Matamata.com - Kementerian Agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan menyelenggarakan rekonsiliasi percepatan penyaluran beasiswa untuk memastikan seluruh pembiayaan tersalurkan sebelum tutup buku tahun anggaran 2025.
Kepala Puspenma, Ruchman Basori, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa langkah percepatan ini diperlukan agar seluruh komponen pendanaan, mulai dari biaya hidup, biaya studi, tunjangan buku, riset, jurnal scopus hingga tunjangan keluarga bagi peserta beasiswa dapat dibayarkan tepat waktu.
"Langkah ini diambil dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada para awardee agar pembiayaannya tidak terlambat dibayarkan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan pencairan seluruh komponen beasiswa paling lambat disampaikan pada 5 Desember 2025. Karena itu, Ruchman mengimbau peserta program beasiswa, baik gelar maupun non-gelar, untuk segera mengajukan pencairan sebelum batas waktu tersebut.
"Sebelum diteruskan ke LPDP, terlebih dahulu akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Puspenma untuk kemudian diteruskan ke feeder LPDP," katanya.
Selain itu, Ruchman juga berharap LPDP dapat menambah alokasi pendanaan, mengingat banyaknya kebutuhan penerima manfaat di lingkungan Kemenag, mulai dari dosen, guru, ustadz, kiai, santri hingga pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Keuangan LPDP, Juni Damanik, memastikan pihaknya mendukung percepatan penyaluran agar seluruh pembiayaan program beasiswa 2025 dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Ia menambahkan, pihaknya berharap seluruh proses rekonsiliasi dapat berjalan tanpa hambatan. “Catatan-catatan verifikasi yang ada saat ini, segera bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan seluruh program bisa diajukan maksimal 5 Desember 2025,” tegasnya.
Sejak 2022, Kemenag telah menyalurkan beasiswa kepada sekitar 7.800 penerima untuk jenjang S1 hingga S3, baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2025, sebanyak 1.029 penerima program gelar telah direkrut. Sementara program non-gelar mencakup Language Academic Preparation Program (LAPP) untuk 75 peserta, Pelatihan Multimedia Pesantren bagi 240 peserta, serta Penguatan Moderasi Beragama untuk 240 peserta. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Targetkan Pelimpahan Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Rampung Usai Musim Haji 2026
-
Jadwal Haji 2026: Jamaah Embarkasi Padang Gelombang II Langsung Menuju Jeddah
-
Mendiktisaintek Minta Penerima Beasiswa LPDP Beri Dampak Nyata untuk Indonesia
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
-
Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Nol Toleransi untuk Kekerasan Seksual di Pesantren
Terpopuler
-
Rawat Kecantikan, Jennifer Bachdim Makin Percaya Diri Gunakan Elara Skin Indonesia
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi