Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumbuhan pada anak di pengungsian pascabencana banjir dan tanah longsor.
“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” ujar Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).
Neng Eem menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi darurat. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” katanya.
Selain penyaluran bantuan pangan bergizi, legislator ini mendorong penguatan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Hal tersebut mencakup pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi yang memadai.
“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” tegas Neng Eem.
Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sedikitnya 13 anak dilaporkan mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya akses transportasi menuju wilayah terdampak, yang hingga kini masih menghambat kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan pangan bagi bayi dan balita. (Antara)
Berita Terkait
-
Ombudsman RI Minta Dukungan DPR Kawal Pengawasan Makan Bergizi Gratis
-
DPR Ingatkan Pemerintah Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat
-
DPR Dukung Pembentukan Kemenekraf, Tekankan Perlindungan Pekerja Kreatif
-
Kawendra Lukistian: Kasus Amsal Sitepu Cederai Semangat Presiden Prabowo Majukan Ekraf
-
Setjen DPR RI Batasi Penggunaan Listrik dan Jatah BBM Pejabat demi Efisiensi
Terpopuler
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo
Terkini
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo