Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumbuhan pada anak di pengungsian pascabencana banjir dan tanah longsor.
“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” ujar Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).
Neng Eem menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi darurat. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” katanya.
Selain penyaluran bantuan pangan bergizi, legislator ini mendorong penguatan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Hal tersebut mencakup pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi yang memadai.
“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” tegas Neng Eem.
Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sedikitnya 13 anak dilaporkan mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya akses transportasi menuju wilayah terdampak, yang hingga kini masih menghambat kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan pangan bagi bayi dan balita. (Antara)
Berita Terkait
-
Ribuan Peserta Terindikasi Curang di UTBK 2026, Puan Maharani Desak Perbaikan Sistem
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon
-
Kunjungan Prabowo ke Rusia, DPR: Momentum Dorong Perdamaian dan Ketahanan Energi
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR