Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumbuhan pada anak di pengungsian pascabencana banjir dan tanah longsor.
“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” ujar Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).
Neng Eem menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi darurat. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” katanya.
Selain penyaluran bantuan pangan bergizi, legislator ini mendorong penguatan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Hal tersebut mencakup pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi yang memadai.
“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” tegas Neng Eem.
Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sedikitnya 13 anak dilaporkan mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya akses transportasi menuju wilayah terdampak, yang hingga kini masih menghambat kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan pangan bagi bayi dan balita. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Ingatkan Perusahaan: THR Wajib Cair H-14, Pengawas Jangan Main-main Soal Sanksi
-
DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat
-
Dasco Puji Langkah Mentan Geser Anggaran untuk Pemulihan Bencana di Sumatra
-
Luruskan Pernyataan Jokowi, Anggota DPR Ungkap Fakta Konstitusi di Balik Revisi UU KPK
-
DPR: Manfaatkan Pelemahan Ekonomi Singapura, Batam Harus Jadi Alternatif Strategis
Terpopuler
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
-
"Titip Bunda di Surga-Mu" Bikin Penonton Jogja Menangis, Jadi Pengingat Berharga tentang Keluarga
-
Imbas Kericuhan Lawan Ratchaburi, Persib Tutup Sementara Tribun Selatan GBLA
-
Piala Dunia 2026 di TVRI: Momentum Gerakkan Ekonomi Rakyat hingga Pelosok
-
Mendagri Minta Kementan Segera Pulihkan 1.500 Hektare Sawah Tertimbun Lumpur di Aceh
Terkini
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
-
Imbas Kericuhan Lawan Ratchaburi, Persib Tutup Sementara Tribun Selatan GBLA
-
Piala Dunia 2026 di TVRI: Momentum Gerakkan Ekonomi Rakyat hingga Pelosok
-
Mendagri Minta Kementan Segera Pulihkan 1.500 Hektare Sawah Tertimbun Lumpur di Aceh
-
Bulog Pastikan Bantuan Beras dan Minyak Goreng Disalurkan Mulai Pekan Depan