Khofifah: Digitalisasi Jadi Kunci Sukses Penyaluran BBM Bersubsidi di Jawa Timur

Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya berjalan stabil dan sesuai dengan regulasi nasional. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan pengawasan serta implementasi sistem digital yang akuntabel.

Atas komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerima penghargaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Penghargaan yang diserahkan di Jakarta pada akhir 2025 lalu ini diberikan atas peran aktif Pemprov Jatim dalam menerbitkan surat rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) melalui aplikasi XStar.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen dan kerja samanya dalam implementasi aplikasi XStar BPH Migas,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu (4/1/2026).

Khofifah menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola energi. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi, kebutuhan energi di sektor produktif sangat besar.

“Melalui penguatan pengawasan dan sistem digital, kami ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng. Subsidi energi harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar berhak,” tegasnya.

Berdasarkan data BPH Migas, kuota BBM Jawa Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.715.689 kiloliter (KL) untuk JBT dan 4.358.878 KL untuk JBKP. Adapun realisasi penyalurannya hingga akhir tahun tercatat masing-masing sebesar 2.240.737 KL dan 3.212.481 KL.

Selain digitalisasi, Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jatim dan BPH Migas guna menjaga pasokan bagi sektor-sektor krusial seperti petani, nelayan, dan layanan sosial.

“Sinergi lintas level pemerintahan ini memastikan keamanan pasokan, keandalan stok, serta transparansi di seluruh wilayah Jawa Timur,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur untuk terus mendukung kebijakan ketahanan energi nasional melalui pengawasan ketat di sektor hilir minyak dan gas bumi.