Mentan Amran Sebut Penyelundup 1.000 Ton Beras di Karimun Pengkhianat Bangsa

Matamata.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengecam keras dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Amran menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap bangsa karena menodai pencapaian swasembada pangan nasional.

"Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Kita sudah surplus, stok kita banyak mencapai tiga juta ton lebih, tapi masih ada yang memasukkan 1.000 ton secara ilegal. Ini tidak benar," ujar Amran saat meninjau temuan beras ilegal di Kawasan Bea Cukai Karimun, Senin (19/1/2026).

Amran mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini. Ia meminta seluruh pelaku ditindak tegas tanpa kompromi karena praktik tersebut berpotensi melemahkan 115 juta petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Apalagi, Pemerintah telah resmi mengumumkan capaian swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan di Karawang dan di tingkat internasional bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita," tegasnya.

Amran juga menyoroti kejanggalan jalur distribusi beras tersebut. Beras itu disebut berasal dari Tanjung Pinang—wilayah yang tidak memiliki sawah—dan rencananya akan dikirim ke Palembang, daerah yang justru mengalami surplus produksi.

Menurutnya, pola distribusi yang tidak masuk akal ini memperkuat dugaan adanya upaya menyamarkan jalur penyelundupan.

Guna memastikan transparansi, proses hukum akan dituntaskan melalui penyidikan Mabes Polri, Satgas Pangan, Polda setempat, dengan dukungan TNI dan Kejaksaan.

Lebih lanjut, Amran memperingatkan bahwa penyelundupan pangan tanpa prosedur karantina sangat berisiko membawa penyakit. Ia mencontohkan kasus impor ilegal pada masa lalu yang memicu wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hingga menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah.

"Pernah terjadi dulu, kalau tidak salah tahun 2020. Hanya karena impor daging sedikit yang berpenyakit, muncul wabah PMK pada 2022-2023. Padahal sudah 100 tahun penyakit itu tidak ada di Indonesia," beber Amran.

Dampaknya sangat fatal, populasi sapi nasional menyusut drastis dari 17 juta menjadi sekitar 11 juta ekor. "Sekitar enam juta ekor mati, nilainya mencapai Rp135 triliun. Penyelundupan tanpa karantina berisiko membawa bakteri yang membahayakan pertanian dan peternakan kita," pungkasnya. (Antara)