Matamata.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk segera menyusun rencana induk (master plan) perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Langkah ini diambil guna memitigasi dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.
"Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta, Senin (23/2).
Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini dilakukan secara kolaboratif. BOPPJ menggandeng kementerian/lembaga terkait, akademisi dari berbagai universitas, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.
"Kami bekerja sama dengan tim lintas sektoral untuk memastikan ekosistem dan keberlangsungan hidup di sana terjaga," tambahnya.
Proyek strategis ini mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 535 kilometer. Infrastruktur raksasa ini diproyeksikan mampu melindungi sekitar 50 juta penduduk di sepanjang Pantura yang kini terancam kenaikan permukaan air laut rata-rata 5 sentimeter per tahun.
Presiden Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah sangat mendesak. Apalagi, kawasan Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional yang menampung 60 persen industri serta lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.
"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa," tegas Presiden dalam keterangannya.
Pembangunan Giant Sea Wall kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait pendanaan, pemerintah akan menawarkan sejumlah fase pembangunan kepada negara mitra dengan fokus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Proyek yang sejatinya sudah direncanakan sejak 1995 ini diperkirakan membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.
Meski merupakan proyek jangka panjang yang melintasi beberapa periode kepemimpinan, Presiden menekankan pentingnya memulai langkah konkret saat ini demi keselamatan masa depan bangsa. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Melalui Lagu 'Aku Bisa', Rucky Markiano Bangkit dari Luka dan Keterpurukan
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
Terkini
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia