Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini tetap berlaku meski harga minyak mentah dunia terus merangkak naik akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa jaminan tersebut hanya berlaku untuk BBM bersubsidi. Pemerintah tidak memberikan jaminan yang sama untuk harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut mengikuti dinamika pasar dan tidak mendapatkan keringanan harga dari negara.
"Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak rata-rata $100$ dolar AS per barel, hitungannya sudah masuk," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan langkah mitigasi dan menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Simulasi telah dilakukan untuk berbagai skenario harga minyak dunia, mulai dari $80$ dolar AS hingga $100$ dolar AS per barel.
"Jadi, BBM bersubsidi aman sampai akhir tahun. Masyarakat tidak perlu khawatir, anggaran subsidinya masih mencukupi," tegasnya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah memiliki "senjata" tambahan berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp200 triliun saat ini ditempatkan di perbankan dan siap digunakan sebagai bantalan (buffer).
Kekuatan anggaran juga didukung oleh potensi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kenaikan harga komoditas dunia seperti minyak dan batu bara secara otomatis akan menambah pundi-pundi pendapatan negara.
"Dana cadangan kita masih ada. Pak Menteri ESDM juga menjanjikan pendapatan lebih dari kenaikan harga komoditas global yang bisa menjadi bantalan subsidi," lanjut Purbaya.
Meski memiliki cadangan dana, pemerintah tetap waspada. Pasalnya, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar $1$ dolar AS per barel, pemerintah harus menanggung tambahan beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Untuk menjaga defisit APBN tetap di level 2,92 persen, Kemenkeu kini memperketat efisiensi belanja di seluruh kementerian dan lembaga.
"Kami akan kendalikan pengeluaran yang kurang efisien dan terus mendorong peningkatan pendapatan dari sektor-sektor strategis," pungkasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional
-
Kunjungan Presiden Prabowo ke Korsel Hasilkan Komitmen Investasi Rp173 Triliun
-
Mentan Amran: Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Kuat dan Mandiri Energi
-
Menkeu Tambah Penempatan Dana SAL Rp100 Triliun, Perbankan Lebih Fleksibel Salurkan Kredit
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional
Terkini
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional
-
Ketua MPR dan Ketum Muhammadiyah Bahas Tantangan Geopolitik hingga Dukungan untuk Palestina