Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi Imah Aing, Ajukan Bantuan Rutilahu Kini Lebih Praktis

Matamata.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperkenalkan aplikasi "Imah Aing" sebagai langkah strategis mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Platform digital ini dirancang untuk memangkas birokrasi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengajukan bantuan secara lebih cepat dan transparan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari hambatan administratif yang berbelit.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung mengajukan usulan perumahan. Birokrasinya dibuat lebih mudah agar penanganan lebih cepat dan terprogram,” ujar Dedi di Bandung, Senin (13/4/2026).

Selain melalui aplikasi, Dedi menjelaskan bahwa penyaluran bantuan perumahan di Jawa Barat tetap didukung lewat jalur aspirasi DPR RI serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah.

Ia juga mengapresiasi sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang aktif menyosialisasikan subsidi perumahan di wilayah Jabar.

Di sisi lain, Pemprov Jabar mulai menggeser orientasi pembangunan dari hunian horizontal ke hunian vertikal (apartemen). Langkah ini diambil sebagai solusi atas semakin terbatasnya lahan di Jawa Barat.

Dedi menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi yang mewajibkan pengelola kawasan industri menyediakan hunian bagi para pekerja.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan permukiman horizontal. Kawasan industri wajib menyediakan hunian vertikal bagi karyawannya untuk efisiensi lahan,” tegasnya.

Saat ini, pengembangan hunian vertikal telah dimulai di wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor, dan diproyeksikan akan segera merambah ke kawasan Bandung Raya. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghemat lahan, tetapi juga efektif mengurangi kemacetan serta menjaga stabilitas sosial di sekitar pusat industri.

“Dengan sistem satu kompleks, efisiensi tercapai dan tatanan budaya lokal tetap terjaga,” pungkas Dedi. (Antara)