Adopsi Model Danantara, Dedi Mulyadi Pangkas Puluhan BUMD Jabar Jadi Satu Holding

Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan langkah radikal untuk merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat.

Mulai pekan depan, pemerintah provinsi akan menyatukan puluhan BUMD ke dalam satu sistem super holding guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Langkah ini diambil untuk menghentikan praktik "BUMD hantu" yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas, sekaligus memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran manajemen perusahaan daerah.

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu, di luar Bank BJB. Jadi nanti hanya ada dua: BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang," ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis (22/1).

Menyelamatkan Aset Rp4 Triliun Dedi menegaskan bahwa konsolidasi ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang diterapkan di tingkat nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai penggabungan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini minim kontribusi bagi kas daerah.

Dalam keterangannya, Gubernur membedah praktik inefisiensi yang ditemukan, salah satunya skema sewa mobil listrik oleh BUMD kepada Pemprov Jabar senilai Rp350 juta per unit per tahun atau total Rp11 miliar lebih.

"Saya coret sekarang, karena itu bodohnya luar biasa. Pendapatan itu malah dibuatkan anak perusahaan baru untuk kamuflase agar uangnya lari. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti, daripada orang pintar tapi tolol," sindir Dedi.

Haramkan Tim Sukses Jadi Direksi Poin krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik.

Dedi menegaskan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan tim suksesnya.

"Gubernur biasanya pusing menempatkan tim sukses di BUMD. Nanti ganti gubernur, ganti semua. Finansial itu harus netral dari intervensi politik. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat, saya tidak mau ada titipan tim sukses," tegasnya.

Melalui super holding ini, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah dan transparan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong hilirisasi ekonomi daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.