Matamata.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh petugas haji wajib mengedepankan perlindungan dan inklusivitas dalam melayani jamaah. Fokus utama pelayanan tahun ini diarahkan pada kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.
Hal tersebut ditegaskan Irfan saat melantik secara resmi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia Tahun 1447 H/2026 M di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Menurutnya, embarkasi adalah gerbang pertama di mana jamaah harus merasakan kehadiran negara melalui pelayanan terbaik.
"Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap," ujar Irfan dalam keterangan resminya.
Selain aspek pelayanan, Menhaj menyoroti tajam integritas petugas. Ia memperingatkan agar tidak ada satu pun petugas yang menyalahgunakan kewenangan atau memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif.
"Kepercayaan jamaah tidak boleh dikhianati. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan," tegasnya.
Terkait kebijakan teknis, Irfan menjelaskan bahwa skema murur (melintas di Muzdalifah) dan tanazul (pengajuan pindah kloter) adalah bagian dari upaya perlindungan jamaah. Ia menginstruksikan PPIH untuk melakukan pendataan yang valid serta memberikan edukasi yang utuh kepada jamaah agar tidak terjadi simpang siur informasi.
Irfan juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola pembayaran dam (denda). Ia mewajibkan jamaah yang melaksanakan dam di Arab Saudi untuk melalui Proyek Adahi sebagai mekanisme resmi pemerintah agar prosesnya akuntabel dan transparan.
Dari sisi teknis embarkasi, Menhaj meminta seluruh petugas memastikan kesiapan data yang presisi. Hal ini mencakup dokumen perjalanan, pra-manifest, penempatan jamaah, hingga layanan kesehatan dan distribusi kebutuhan yang harus tertata rapi sejak di tanah air.
"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan nyata sejak dari embarkasi," pungkas Irfan.
Ia mengajak seluruh anggota PPIH, baik yang hadir secara luring maupun daring, untuk bekerja solid sebagai satu kesatuan demi kelancaran ibadah haji 2026. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Polri Bentuk Satgas Haji 2026: Antisipasi Penipuan dan Visa Ilegal Jemaah
-
Kemenhaj: Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda Tahun Ini, Waspada Tawaran Haji Ilegal
-
Kabar Baik! Gus Irfan Tegaskan Kenaikan Biaya Haji Tak Akan Bebankan Jemaah
-
Wamenhaj Siapkan Strategi Baru Layanan Kesehatan Haji, Fokus pada Jamaah Lansia
-
Kemenag Sumbar Distribusikan Koper Jemaah Haji Kloter 1 Padang Lebih Awal
Terpopuler
-
Ekspor CPO Indonesia 2026 Naik Pesat, Hilirisasi Jadi Kunci Dominasi Pasar Global
-
Kumpulkan Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, Prabowo: Kita Semua di Tenda Ini Adalah Patriot!
-
Menhaj Irfan Yusuf Lantik PPIH Embarkasi 2026: Layanan Haji Harus Inklusif dan Anti-Diskriminasi
-
Menko Pangan Dorong Hilirisasi dan Riset Kampus guna Perkuat Ketahanan Nasional
-
Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh
Terkini
-
Ekspor CPO Indonesia 2026 Naik Pesat, Hilirisasi Jadi Kunci Dominasi Pasar Global
-
Kumpulkan Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, Prabowo: Kita Semua di Tenda Ini Adalah Patriot!
-
Menko Pangan Dorong Hilirisasi dan Riset Kampus guna Perkuat Ketahanan Nasional
-
Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh
-
MUI Bertemu Dubes Arab Saudi, Tegaskan Indonesia Tolak Segala Bentuk Penjajahan