Matamata.com - Arie Kriting berpendapat dinasti politik tak masalah asalkan yang bersangkutan benar-benar punya kemampuan memimpin. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres dianggap sebagai 'karpet merah' untuk putra Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Kalau menurut saya sih, selama punya kapabilitas, tentu harusnya tidak masalah," kata Arie Kriting di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, Minggu (29/10/2023).
Menurut Arie Kriting, isu dinasti politik di keluarga Jokowi tak lain halnya dengan satu keluarga lain yang anak-anaknya mengikuti profesi sang ayah dalam bekerja.
"Kadang-kadang, ibaratnya ada keluarganya yang militer, ya anaknya dididik untuk melanjutkan ayahnya sebagai militer. Selebriti atau seniman pun juga kayak gitu. Bapaknya seniman, anaknya bisa juga jadi seniman," kata Arie Kriting memaparkan.
"Jadi ikut-ikut aja, ter-influence. Menurut saya, itu bukan sesuatu yang perlu kita permasalahkan," ujarnya lagi.
Oleh karena itu, Arie Kriting tidak terlalu mau menanggapi isu Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi memuluskan tujuannya menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Intinya menurut saya sih, mau dari dinasti, mau dari masyarakat lapisan mana pun itu, yang penting kapasitas dan kapabilitasnya yang harus kita perhatikan," kata Arie Kriting.
Arie Kriting pribadi belum menentukan pilihan untuk menyumbangkan suaranya ke siapa di Pilpres 2024 nanti. Suami Indah Permatasari masih menunggu sesi debat capres cawapres untuk mencari tahu pasangan mana yang visi misinya sesuai dengannya.
"Masih meraba-raba. Masih melihat, masih menilai. Kan kita harus tunggu visi misi paslon saat debat nanti. Banyak lah prosesnya," ucap Arie Kriting.
Sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat minimal seseorang jadi capres cawapres ramai dikaitkan dengan isu Jokowi membuat dinasti politik. Tak sedikit yang menyebut gugatan batas bawah usia capres cawapres ke MK bertujuan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka jadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hanya saja, kemunculan isu sensitif itu tidak berpengaruh ke keputusan Prabowo Subianto untuk tetap menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Keduanya jadi pasangan terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU setelah pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. (Adiyoga Priyambodo)
Berita Terkait
-
Rismon Sianipar Akui Keaslian Ijazah Jokowi, Ajak Roy Suryo Edukasi Terbuka
-
Gibran Peluk Rismon Sianipar di Istana: Kita Saudaraan, Enggak Ada Apa-apa Lagi
-
Prabowo-Gibran Jamu Tokoh Bangsa dan Pemimpin Lintas Generasi di Istana Merdeka
-
Wapres Gibran Buka Pengaduan di Kebon Sirih, Bantu Warga Tak Mampu Bayar SPP
-
Prediksi Pilpres 2029: Hensa Sarankan Prabowo Tak Pilih Cawapres yang Ambisius Jadi Capres
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
"Titip Bunda di Surga-Mu" Bikin Penonton Jogja Menangis, Jadi Pengingat Berharga tentang Keluarga
-
Bandit Tayang Perdana di JAFF 2025: Drama Aksi tentang Pelarian & Balas Dendam
-
Bukan Sekadar Nostalgia: Ini 3 Alasan Setting Film 'Rangga & Cinta' Tetap di Tahun 2000-an
-
LAKON Indonesia Membawa Warisan dan Inovasi ke Panggung Utama Osaka World Expo
-
Siapa Rachquel Nesia? Aktris Muda yang Baru Resmi Menikah dengan Kevin Royano