Matamata.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat dikritik terhadap kedatangannya ke wilayah terdampak Erupsi Gunung Marapi, Sumatra Barat, Sabtu (9/12/2023). Ia hadir dengan helikopter yang dituding sembari melakukan kampanye.
Prabowo Subianto, memang datang ke lokasi bencana alam tersebut menggunakan helikopter milik TNI. Prabowo tak lepas dari kritikan sejumlah pengguna media sosial karena dianggap aji mumpung.
Menanggapi rumor tersebut, Komandan Bravo TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak untuk menggunakan fasilitas tersebut.
"Kan Pak Prabowo sebagai Menhan, lalu berkunjung ke Posko Erupsi Merapi. Jadi wajar kalau menggunakan helikopter milik TNI, kan fasilitas untuk Menhan," ujar Budisatrio, dikutip Senin (11/12/2023).
Ia juga menegaskan, Prabowo dalam kunjungannya ke wilayah terdampak Erupsi Marapi bukan kampanye. Atributnya sebagai capres tidak digunakan ketika menemui keluarga korban erupsi Marapi.
"Ada Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukittinggi, Dandim Agam, Dandim Tanah Datar, Danrem, Wakapolda Sumbar termasuk Kapolresta Bukittinggi. Jadi clear kalau kunjungannya ke Posko Erupsi Marapi sebagai Menhan bukan kampanye," terang Budisatrio.
Memang dalam agenda ke Sumatera Barat, Prabowo dijadwalkan berkampanye. Meski begitu, Budisatrio mengklaim bahwa Ketum Gerindra ini melakukan kampanye usai kunjungan ke Posko Erupsi Marapi.
"Jadi Pak Prabowo melepas atribut Menhan, termasuk pin Menteri Pertahanan dan juga mobil bukan pelat dinas sampai di Padang," kata dia.
Ia cukup menyayangkan beberapa pihak yang justru memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang capres nomor urut 2. Pasalnya kedatangan Prabowo ke Posko Erupsi Marapi dianggap berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
"Jadi sekali lagi, penjelasan ini semoga bisa memberikan keterangan yang benar. Kami juga menganggap ini sebagai kritik biasa karena memang dalam kompetisi politik," terang dia.
Seperti diketahui, video Prabowo Subianto yang mendarat di Posko Erupsi Marapi viral di media sosial. Dalam narasinya, pengunggah menyebutkan kedatangan Prabowo disebut menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Hal ini direspon banyak netizen yang justru menimbulkan debat kusir terhadap posisi Prabowo sebagai Menhan dan juga capres dalam kunjungannya ke Sumatra Barat.
Terlepas dari perdebatan tersebut, kondisi Erupsi Marapi masih tersisa mengeluarkan material di dalam gunung saat ini. Terdapat sekitar 75 orang yang menjadi korban akibat letusan gunung tersebut.
Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Rata-rata, korban merupakan pendaki yang sebelum erupsi melakukan pendakian ke gunung setempat.
Jajaran BPBD dan Tim SAR menghentikan evakuasi dan pencarian korban tewas pada 6 Desember 2023 lalu. Saat ini pemerintah menutup akses pendakian gunung hingga nantinya dinyatakan aman.
Berita Terkait
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Jepang Sebut Indonesia Destinasi Investasi Menjanjikan, Sektor Otomotif Jadi Andalan
-
RI Peringkat 2 Dunia Ketahanan Energi, Golkar: Buah Strategi Tepat Presiden Prabowo
-
Prabowo Beri Arahan Strategis ke Dudung Abdurachman, Bahas Pertahanan dan Geopolitik Global
-
Presiden Prabowo Terima Laporan Realisasi Investasi Kuartal I 2026 yang Lampaui Target
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR