Matamata.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat dikritik terhadap kedatangannya ke wilayah terdampak Erupsi Gunung Marapi, Sumatra Barat, Sabtu (9/12/2023). Ia hadir dengan helikopter yang dituding sembari melakukan kampanye.
Prabowo Subianto, memang datang ke lokasi bencana alam tersebut menggunakan helikopter milik TNI. Prabowo tak lepas dari kritikan sejumlah pengguna media sosial karena dianggap aji mumpung.
Menanggapi rumor tersebut, Komandan Bravo TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak untuk menggunakan fasilitas tersebut.
"Kan Pak Prabowo sebagai Menhan, lalu berkunjung ke Posko Erupsi Merapi. Jadi wajar kalau menggunakan helikopter milik TNI, kan fasilitas untuk Menhan," ujar Budisatrio, dikutip Senin (11/12/2023).
Ia juga menegaskan, Prabowo dalam kunjungannya ke wilayah terdampak Erupsi Marapi bukan kampanye. Atributnya sebagai capres tidak digunakan ketika menemui keluarga korban erupsi Marapi.
"Ada Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukittinggi, Dandim Agam, Dandim Tanah Datar, Danrem, Wakapolda Sumbar termasuk Kapolresta Bukittinggi. Jadi clear kalau kunjungannya ke Posko Erupsi Marapi sebagai Menhan bukan kampanye," terang Budisatrio.
Memang dalam agenda ke Sumatera Barat, Prabowo dijadwalkan berkampanye. Meski begitu, Budisatrio mengklaim bahwa Ketum Gerindra ini melakukan kampanye usai kunjungan ke Posko Erupsi Marapi.
"Jadi Pak Prabowo melepas atribut Menhan, termasuk pin Menteri Pertahanan dan juga mobil bukan pelat dinas sampai di Padang," kata dia.
Ia cukup menyayangkan beberapa pihak yang justru memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang capres nomor urut 2. Pasalnya kedatangan Prabowo ke Posko Erupsi Marapi dianggap berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
"Jadi sekali lagi, penjelasan ini semoga bisa memberikan keterangan yang benar. Kami juga menganggap ini sebagai kritik biasa karena memang dalam kompetisi politik," terang dia.
Seperti diketahui, video Prabowo Subianto yang mendarat di Posko Erupsi Marapi viral di media sosial. Dalam narasinya, pengunggah menyebutkan kedatangan Prabowo disebut menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Hal ini direspon banyak netizen yang justru menimbulkan debat kusir terhadap posisi Prabowo sebagai Menhan dan juga capres dalam kunjungannya ke Sumatra Barat.
Terlepas dari perdebatan tersebut, kondisi Erupsi Marapi masih tersisa mengeluarkan material di dalam gunung saat ini. Terdapat sekitar 75 orang yang menjadi korban akibat letusan gunung tersebut.
Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Rata-rata, korban merupakan pendaki yang sebelum erupsi melakukan pendakian ke gunung setempat.
Jajaran BPBD dan Tim SAR menghentikan evakuasi dan pencarian korban tewas pada 6 Desember 2023 lalu. Saat ini pemerintah menutup akses pendakian gunung hingga nantinya dinyatakan aman.
Berita Terkait
-
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo
-
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
-
DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat
-
Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
-
Persiapan Konser Tunggal 2026, King Nassar Targetkan Turun 10 Kg dan Perbanyak Jalan Kaki
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
Dikaruniai Bayi Laki-laki, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Anggap Kejutan Awal Ramadan
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
-
Persiapan Konser Tunggal 2026, King Nassar Targetkan Turun 10 Kg dan Perbanyak Jalan Kaki
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
-
Mendes Yandri Usul Setop Izin Minimarket Baru demi Hidupkan Koperasi Desa