Matamata.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta keterangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), apabila lembaga tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan terkait dugaan fitnah terhadap 340.000 hektar lahan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto.
JK menyarankan agar Anies meminta kesaksian dari Jokowi, yang pertama kali membicarakannya, jika dia diperiksa oleh Bawaslu.
"Kalau diperiksa gampang, Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. 'Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi," ujar JK dikutip Kamis (11/1/2024).
JK menyatakan bahwa jika Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap Anies terkait dugaan fitnah terhadap kepemilikan lahan 340 ribu hektar milik Prabowo, maka hal tersebut akan menarik perhatian publik.
Dia menjelaskan bahwa Anies telah memperoleh data mengenai kepemilikan lahan Prabowo dari Jokowi lima tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika dipanggil oleh Bawaslu, Anies sudah memiliki jawaban yang jelas.
"Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, baru ramai negeri ini, bagus itu kalau diperiksa," ujar JK.
Sebelumnya Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) atas dugaan fitnah perihal 340.000 hektar lahan milik Prabowo. Hal itu dianggap keliru dan mengingat harta kekayaan Menteri Pertahanan sebesar Rp275.320.450.000.
"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," sebut tim PHPB, Subadria Nuka.
Prabowo pun sempat meluruskan bahwa soal tanah yang ia miliki adalah nyaris seluas 500 ribu hektar. Luasan tanah tersebut juga diakui sudah diserahkan kepada negara.
"Saya sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha. Saya menguasai HGU [Hak Guna Usaha]. Kemarin [Anies Baswedan] juga salah-salah mulu, bukan 340 ribu hektar, [tapi] mendekati 500 ribu hektar. Dia mau bikin rakyat benci saya," ujar Prabowo ketika berpidato di Pekanbaru, Riau.
Untuk diketahui, debat capres pada 7 Januari, Anies menyatakan bahwa separuh dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, sementara Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340 ribu hektar tanah.
Prabowo membantah data tersebut keliru dan meminta Anies untuk tidak mengutip data yang salah. Bantahan Prabowo disampaikan ketika Anies mengoreksi pernyataannya di awal debat.
Akibatnya, debat ketiga berjalan panas. Debat itu juga menunjukkan perbedaan debat yang sebelumnya yang lebih menarik. Meski begitu, tak sedikit publik yang kecewa bahkan ada yang setuju dengan debat ketiga yang berjalan cukup panas.
Berita Terkait
-
280 Pengemudi Becak di Banyumas Terima Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo
-
KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU
-
Koalisi Sipil Mendesak Presiden Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional
-
Banjir dan Cuaca Ekstrem di Padang Pariaman Picu Kerugian Rp268,5 Miliar, Ribuan Warga Mengungsi
-
Program "Satu Desa Satu Megawatt": Menteri ESDM Laporkan Akselerasi PLTS ke Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Satgas Telusuri Dugaan Kerusakan Hutan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
Terkini
-
Satgas Telusuri Dugaan Kerusakan Hutan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025