Matamata.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil menangkap sejumlah pelaku premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Penindakan tersebut dinilai sebagai upaya penting dalam menekan praktik pungutan liar (pungli) yang kerap merugikan masyarakat, khususnya pedagang pasar dan sopir truk.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi penangkapan tujuh oknum anggota ormas oleh Polresta Tangerang. Para pelaku ditangkap usai melakukan pemalakan terhadap sopir truk di jalur lintasan Desa Sukadiri dan Desa Gintung, Kabupaten Tangerang, Banten.
"Aksi mereka sudah terlampau kurang ajar karena terus-terusan merugikan sesama pencari nafkah," ujar Sahroni di Jakarta, Senin (9/6). Ia menyoroti bahwa praktik pemalakan terhadap sopir truk sudah berlangsung lama dan menimbulkan keresahan.
Sahroni juga mendorong kepolisian untuk lebih sering melakukan sweeping secara proaktif guna mencegah berkembangnya praktik premanisme di ruang publik. Menurutnya, para pelaku sering memanfaatkan atribut ormas untuk menutupi tindakan melawan hukum.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, khususnya korban pungli oleh preman berkedok ormas, untuk tidak takut melapor kepada aparat kepolisian.
"Negara wajib memastikan keamanan warganya. Kasihan mereka yang sudah lelah bekerja keras, tapi masih juga dipalak," katanya.
Ia menegaskan, para pedagang pasar dan pekerja jalanan merupakan kelompok yang berjasa bagi roda perekonomian dan tidak semestinya dibebani pungutan liar maupun ancaman.
"Saya jamin polisi bakal usut. Apalagi Presiden juga sudah komitmen berantas premanisme yang susahkan rakyat," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Sahkan RUU Polri, Menteri Hukum Sebut Regulasi Baru Dukung Adaptasi Teknologi
-
Batas Pensiun Kapolri Bisa Diperpanjang Presiden, Mensesneg: Sesuai Kebutuhan
-
Ada Anomali Harga Sawit, Mentan Amran: Perintah Presiden, Bela 15 Juta Petani
-
Mentan Gandeng Satgas Pangan Periksa 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
Terpopuler
-
Alasan Berobat Intensif, Majelis Hakim PN Jakbar Kabulkan Permohonan Penahanan Terdakwa RM
-
Hubungan AS Iran Memanas, Teheran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan Donald Trump
-
Klarifikasi Raffi Ahmad Soal Namanya Terseret Kasus Blueray Cargo: Cuma Foto Bareng
-
Mensesneg Targetkan Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Rampung Sebulan
-
DPR Sahkan RUU Polri, Menteri Hukum Sebut Regulasi Baru Dukung Adaptasi Teknologi
Terkini
-
Hubungan AS Iran Memanas, Teheran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan Donald Trump
-
Klarifikasi Raffi Ahmad Soal Namanya Terseret Kasus Blueray Cargo: Cuma Foto Bareng
-
Mensesneg Targetkan Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Rampung Sebulan
-
DPR Sahkan RUU Polri, Menteri Hukum Sebut Regulasi Baru Dukung Adaptasi Teknologi
-
Harga Pertamax Naik: Ekonom Desak Bansos Tunai Digital demi Jaga Daya Beli