Matamata.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil menangkap sejumlah pelaku premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Penindakan tersebut dinilai sebagai upaya penting dalam menekan praktik pungutan liar (pungli) yang kerap merugikan masyarakat, khususnya pedagang pasar dan sopir truk.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi penangkapan tujuh oknum anggota ormas oleh Polresta Tangerang. Para pelaku ditangkap usai melakukan pemalakan terhadap sopir truk di jalur lintasan Desa Sukadiri dan Desa Gintung, Kabupaten Tangerang, Banten.
"Aksi mereka sudah terlampau kurang ajar karena terus-terusan merugikan sesama pencari nafkah," ujar Sahroni di Jakarta, Senin (9/6). Ia menyoroti bahwa praktik pemalakan terhadap sopir truk sudah berlangsung lama dan menimbulkan keresahan.
Sahroni juga mendorong kepolisian untuk lebih sering melakukan sweeping secara proaktif guna mencegah berkembangnya praktik premanisme di ruang publik. Menurutnya, para pelaku sering memanfaatkan atribut ormas untuk menutupi tindakan melawan hukum.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, khususnya korban pungli oleh preman berkedok ormas, untuk tidak takut melapor kepada aparat kepolisian.
"Negara wajib memastikan keamanan warganya. Kasihan mereka yang sudah lelah bekerja keras, tapi masih juga dipalak," katanya.
Ia menegaskan, para pedagang pasar dan pekerja jalanan merupakan kelompok yang berjasa bagi roda perekonomian dan tidak semestinya dibebani pungutan liar maupun ancaman.
"Saya jamin polisi bakal usut. Apalagi Presiden juga sudah komitmen berantas premanisme yang susahkan rakyat," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Wakapolri Imbau Pemudik Hubungi Hotline 110 Jika Alami Gangguan di Jalan
-
Akui Salah Tuntut Mati ABK Sabu 2 Ton, Jaksa Kejari Batam Minta Maaf di DPR
-
Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Peredaran Tramadol di Jakarta Timur
-
Komisi III DPR Terjemahkan Pesan Presiden Prabowo: Cegah 'Miscarriage of Justice' bagi Rakyat Kecil
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi