Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi utama.
Dalam dialog terbuka di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/6), Muhaimin menyatakan bahwa bantuan sosial senilai Rp500 triliun selama ini belum cukup efektif mengubah kondisi masyarakat miskin secara berkelanjutan.
“Pemerintah ingin beralih dari sekadar menjaga angka kemiskinan menuju perubahan kondisi melalui pemberdayaan,” ujarnya.
Ia menilai pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus mata rantai kemiskinan, terutama melalui pondok pesantren yang disebutnya sebagai aktor kunci dalam agenda pemberdayaan.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan 100 Sekolah Rakyat berbasis pesantren guna memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pesantren menjadi tempat strategis bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Muhaimin juga mengapresiasi kontribusi UIN Walisongo dalam mencetak sumber daya manusia dari kalangan pesantren dan santri.
Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis nilai kemanusiaan dan peradaban.
Ia menilai upaya tersebut harus dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah, pesantren, akademisi, pelaku usaha, dan sektor perbankan. (Antara)
Berita Terkait
-
Bahlil Lahadalia: Pesantren Adalah Benteng Nasionalisme dan IPTEK
-
Kemenag Pastikan TPG Guru Madrasah Cair Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Redam Dampak Konflik Global, Presiden Prabowo Perkuat Solidaritas Bersama Ulama
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi