Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 101.707 unit rumah subsidi di 379 kabupaten/kota.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa nilai tersebut meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya, yang mendukung 88.482 unit rumah di 362 daerah.
FLPP merupakan skema pembiayaan investasi dalam APBN yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Tahun ini, total anggaran FLPP mencapai Rp18,77 triliun dengan target pembangunan 220.000 unit rumah.
Sejak pertama kali dijalankan pada 2010 hingga 2024, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan total nilai Rp151,22 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.
“Dari total alokasi tahun ini, Rp11,5 triliun telah disalurkan kepada BP Tapera dan pemerintah masih menyiapkan tambahan dana guna mencapai target tersebut,” ujar Thomas.
Program FLPP menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Presiden mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti FLPP untuk memberikan dampak luas terhadap perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Yogyakarta Mantap Jadi Pusat Industri Kreatif, Kerajinan Lokal Tembus Pasar Eropa
-
Kerajinan Berbahan Alami dan Limbah Jogja Tembus Pasar Prancis dan London
-
Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan
-
Kemenkeu: Realisasi Utang Pemerintah Januari 2026 Capai Rp127,3 Triliun
-
Kepuasan Publik Tembus 79,9 Persen, Mensesneg: Fokus Kami Bukan Kejar Hasil Survei
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi