Matamata.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa perluasan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak bisa dilepaskan dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha.
Ketiganya merupakan kerangka pengembangan UMKM yang saling terhubung dan menjadi pendekatan utama BI dalam pendampingan di berbagai daerah melalui Kantor Perwakilan (KPw).
“Perluasan akses pasar tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses panjang,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sesi wawancara bersama media di Bandarlampung, Kamis (26/6).
Bimo menjelaskan, kelembagaan yang kuat berarti usaha UMKM memiliki legalitas, tata kelola, dan kredibilitas yang jelas. Sementara itu, peningkatan kapasitas berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam membangun model bisnis yang adaptif, memahami pasar, dan mampu berinovasi agar tidak terjebak dalam pola usaha yang stagnan.
Menghadapi tantangan efisiensi anggaran pemerintah dan tekanan ekonomi global, BI menekankan pentingnya diversifikasi pasar, baik domestik maupun ekspor. Terlebih, untuk menembus pasar ekspor, pelaku UMKM membutuhkan kesiapan yang lebih kompleks dan menyeluruh.
Menurut Bimo, strategi penguatan UMKM sudah dijalankan BI jauh sebelum isu efisiensi anggaran mencuat. BI rutin melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan seperti Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), baik sebagai peserta pameran maupun penyedia produk suvenir.
Kehadiran UMKM dalam event tersebut diharapkan bisa memberikan dukungan konkret, khususnya di tengah masa sulit yang sedang mereka hadapi.
Senada dengan itu, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Imam Hartono, menyebut bahwa pengembangan UMKM ke depan perlu lebih menekankan pada penguatan rantai nilai (value chain) ketimbang sekadar rantai pasok (supply chain).
“Pendekatan value chain akan memberikan efek berganda yang lebih besar karena mencakup penguatan seluruh aspek bisnis UMKM dari hulu ke hilir,” kata Imam.
Dengan pendekatan ini, ekosistem UMKM diyakini akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, serta mampu memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
JK dan ICWA Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
-
Mendes PDT: Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Bantuan Sosial Tepat Sasaran
-
Wamentan: Perang Iran-AS Picu Lonjakan Permintaan Ekspor Urea Indonesia
-
Menteri UMKM Berikan Relaksasi KUR dan Bunga 0 Persen untuk Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi