Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dilakukan secara tertutup sesuai tata tertib yang berlaku di DPR RI, bukan karena ingin merahasiakan informasi tersebut.
"Bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu," ujar Puan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
Ia menjelaskan bahwa pembahasan tertutup oleh Komisi I DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah diatur. Dalam rapat paripurna pun, kata Puan, hal itu telah disampaikan secara terbuka kepada anggota dewan.
"Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan," jelasnya.
Puan meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari proses tersebut, karena keputusan akhir dan pengumuman nama-nama calon dubes berada di tangan Komisi I DPR.
"Nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hanya Komisi I yang berwenang menyampaikan hasil uji kelayakan serta mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai duta besar.
"Itu ranah Komisi I untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti," katanya.
Berita Terkait
-
DPR Setujui Pembukaan Blokir Anggaran Rp63,9 Miliar untuk Dukung Program Prioritas Ombudsman 2025
-
Misbakhun Desak Pemerintah Dorong Penyaluran Kredit Demi Pertumbuhan Dunia Usaha
-
Kawendra: Kopdes Merah Putih Harus Tepat Sasaran dan Bebas Kebocoran
-
Puan Maharani Desak Prioritaskan Keselamatan Wisatawan Demi Citra Pariwisata Indonesia
-
DPR Usulkan SMA/SMK Kembali Dikelola Kabupaten/Kota, Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan
Terkini
-
Aset Tetap Otorita IKN Capai Rp1,4 Triliun, Anggaran 2024 Terserap 93 Persen
-
Sekolah Rakyat Bantu Anak Tukang Ojek dan Penjual Bubur Raih Pendidikan Gratis
-
IndonesiaUni Eropa Perkuat Kemitraan Lewat Semangat Bersatu dalam Keberagaman
-
DPR Setujui Pembukaan Blokir Anggaran Rp63,9 Miliar untuk Dukung Program Prioritas Ombudsman 2025
-
Karakter Animasi Jumbo Hiasi Gerbong Kereta, Bukti Dukungan Pemerintah pada IP Lokal