Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa seluruh siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan telah memenuhi syarat pendaftaran program tersebut.
Menurutnya, Kementerian Sosial telah melakukan verifikasi data langsung ke lapangan.
“Kementerian Sosial sudah survei ke rumah mereka. Setelah data diterima, tim turun ke rumah, memotret, menghitung, dan mencatat. Jadi, semua berbasis pada fakta kondisi rumah mereka,” ujar Muhaimin di Jakarta, Senin malam.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Ia menyebutkan bahwa seluruh calon siswa telah melalui proses administratif, yakni terdaftar dalam Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setelahnya, tim khusus melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi riil. Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah turut memastikan bahwa setiap peserta benar-benar layak mengikuti program Sekolah Rakyat.
Selain verifikasi data, seluruh siswa juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum diterima.
Saifullah menambahkan, proses validasi ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan program ini tepat sasaran kepada keluarga yang miskin dan sangat miskin. (Antara)
Berita Terkait
-
Redam Dampak Konflik Global, Presiden Prabowo Perkuat Solidaritas Bersama Ulama
-
Komisi X DPR Sebut Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Fokus pada Penguasaan Teknologi
-
Sebut Siswanya 'Brilian dan Berlian', Khofifah Ingin Sekolah Rakyat Jatim Jadi Motor Penggerak Ekonomi
-
Kunjungan Prabowo ke Kalsel: Hambatan Lahan Sekolah Rakyat Langsung Beres!
-
Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menanggapi santai kelaka
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi