Laptop dan Seragam Serap Anggaran Terbesar Sekolah Rakyat Rp1,1 Triliun

Matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, dengan belanja terbesar dialokasikan untuk pengadaan laptop dan seragam siswa.

“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” ujar Saifullah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Meski jumlah anggaran tergolong besar, Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa realisasi anggaran masih minim karena program ini baru resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Proyek ini dilaksanakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator utama.

Pada tahap awal, hingga akhir Juli 2025, target pendirian mencapai 100 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Namun, jumlah itu meningkat menjadi 159 sekolah dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa.

“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” kata Gus Ipul.

Presiden Prabowo sendiri menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat hingga akhir 2025. Namun, Saifullah belum dapat memberikan rincian realisasi anggaran yang telah digunakan.

“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” tegas Saifullah.

Rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Antara)