Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan sebanyak 2.007 siswa Sekolah Rakyat akan mulai mendapatkan manfaat dari Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per Agustus 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, ribuan siswa tersebut sebelumnya belum terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan. "Dukungan PBI-JK ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga anggota keluarga mereka," ujar Saifullah saat ditemui di Jakarta, Kamis (31/7).
Berdasarkan hasil verifikasi dari total 9.705 siswa yang telah diterima di 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa total penerima baru program PBI-JK mencapai 8.067 orang, termasuk keluarga siswa.
Kemensos menyatakan seluruh data penerima telah diverifikasi secara ketat menggunakan sistem berbasis rumah tangga dan merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka dikategorikan sebagai keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2).
Saifullah menegaskan pentingnya proses verifikasi untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh hak pendidikan, tetapi juga mendapat perlindungan kesehatan yang menyeluruh. "Dari sini dipastikan juga mereka yang sedang sakit akan dirawat sampai sembuh dan sehat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Komisi X DPR Sebut Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Fokus pada Penguasaan Teknologi
-
Sebut Siswanya 'Brilian dan Berlian', Khofifah Ingin Sekolah Rakyat Jatim Jadi Motor Penggerak Ekonomi
-
Kunjungan Prabowo ke Kalsel: Hambatan Lahan Sekolah Rakyat Langsung Beres!
-
Retret 8 Jam di Hambalang: Dari Perluasan Sekolah Rakyat hingga Rencana Pasukan Perdamaian ke Gaza
-
Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi
Terpopuler
-
Sambut Lebaran Idul Fitri 1447 H, Musisi Rucky Markiano Luncurkan Lagu 'Dosa'
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi