Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan digantikan dengan skema upah sektoral nasional berbasis industri. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar di Bandung pada Selasa (5/8).
Dedi menilai perbedaan upah antarwilayah sering memicu migrasi tenaga kerja dan relokasi industri yang tidak produktif. "UMK itu sering kali menimbulkan problem," ujarnya.
Ia mencontohkan perbedaan upah di wilayah yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak merefleksikan realitas industri, melainkan hasil negosiasi yang kerap dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.
"Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan," tegas Dedi.
Jika sistem upah sektoral nasional diterapkan, kata Dedi, maka akan tercipta keadilan dan stabilitas bagi pelaku industri maupun tenaga kerja. Skema ini akan mengatur standar upah berdasarkan sektor industri—seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, serta manufaktur—yang berlaku merata di seluruh Indonesia.
"Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi juga menilai sistem ini dapat mengurangi potensi politisasi dalam penetapan UMK yang kerap terjadi menjelang momentum politik tertentu.
"Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu," pungkasnya. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi Imah Aing, Ajukan Bantuan Rutilahu Kini Lebih Praktis
-
Piala Dunia 2026 di TVRI: Momentum Gerakkan Ekonomi Rakyat hingga Pelosok
-
Adopsi Model Danantara, Dedi Mulyadi Pangkas Puluhan BUMD Jabar Jadi Satu Holding
-
Pemkab Bogor Siapkan Skema Transisi untuk Buka Kembali Aktivitas Tambang Secara Terbatas
-
Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras: Proyek Asal-asalan di Jabar Tidak Akan Dilunasi!
Terpopuler
-
Srikandi Paspampres Unjuk Gigi dalam Upacara Kawal Istana Merdeka Spesial Hari Kartini
-
Presiden Prabowo dan Sejumlah Menteri Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju
-
Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju Banjir Doa dari Rekan Artis hingga Kehadiran Tokoh Negara
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
Terkini
-
Fadli Zon Respons Putusan PTUN Jakarta Terkait Gugatan Isu Pemerkosaan Mei 1998
-
Srikandi Paspampres Unjuk Gigi dalam Upacara Kawal Istana Merdeka Spesial Hari Kartini
-
Presiden Prabowo dan Sejumlah Menteri Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju
-
Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju Banjir Doa dari Rekan Artis hingga Kehadiran Tokoh Negara
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi