Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti serius kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dokter spesialis yang masih defisit sekitar 70 ribu orang.
Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8).
"Saya mendapat laporan, kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. 70.000, kita harus segera mengejar itu," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, jumlah tenaga medis yang dihasilkan setiap tahun masih jauh dari cukup. “Hari ini, saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 12.000 satu tahun. Dokter spesialis 2.700. Jadi, kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun," katanya.
Prabowo menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dan membutuhkan langkah luar biasa. “Kita tidak bisa business as usual. Kita harus bekerja lebih keras dan menggunakan segala kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kepala Negara menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan. Ia menilai fasilitas kesehatan modern dengan dukungan tenaga medis memadai sangat menentukan keselamatan pasien, khususnya dalam penanganan penyakit kritis.
"Kalau kena stroke, 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam selamat bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama bisa jadi beban bagi keluarga. Jadi bagaimana caranya menteri kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten di Indonesia. Bisa?" ucapnya kepada jajaran Kementerian Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan tim atas pembangunan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kemauan kuat adalah kunci untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan nasional. (Antara)
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi