Matamata.com - Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
“Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keputusan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Ahmad Dofiri merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1989 ini lahir pada 4 Juni 1967. Ia menempuh pendidikan lanjutan di berbagai lembaga kepolisian, termasuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1996), Sespim Polri (2003), dan Sespimti Polri (2012). Pada 2000, ia juga menyelesaikan Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia.
Kariernya di kepolisian dimulai sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990. Sejak itu, ia menempati berbagai posisi penting, mulai dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda, hingga jajaran Mabes Polri.
Pada 2020, Ahmad Dofiri menjabat Kapolda Jawa Barat, lalu dipercaya menjadi Kabaintelkam Polri (2021), Irwasum Polri (2023), dan Wakapolri (2024). Ia resmi pensiun dari kepolisian pada 30 Juni 2025. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Beri Arahan Kepala Daerah Papua, Fokus Pengamanan Aset dan Swasembada
-
Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Mobil Pengantar MBG di RSUD Koja
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Prabowo Instruksikan Pemenuhan Air Bersih dan Toilet bagi Pengungsi Bencana di Sumatera
-
PrabowoPutin Bahas Bebas Visa dan Dukungan Nuklir dalam Pertemuan Tiga Jam di Kremlin
Terpopuler
-
PDIP Tegaskan Hormati Langkah KPK, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Adil dan Bebas Kepentingan
-
Praperadilan Tambang Pasir Bojonegoro Ditolak, Kemenhut Tegaskan Kawasan Perhutanan Sosial Bukan Area Tambang
-
OTT Bupati Bekasi, KPK Periksa Intensif Tujuh Orang di Jakarta
-
Bukan Sekadar Viral, IMPACT Ajak Kreator Indonesia Bangun Warisan Bisnis Berkelanjutan
-
Pemerintah Atur Pemanfaatan Kayu Banjir di Sumatera untuk Percepat Rehabilitasi
Terkini
-
PDIP Tegaskan Hormati Langkah KPK, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Adil dan Bebas Kepentingan
-
Praperadilan Tambang Pasir Bojonegoro Ditolak, Kemenhut Tegaskan Kawasan Perhutanan Sosial Bukan Area Tambang
-
OTT Bupati Bekasi, KPK Periksa Intensif Tujuh Orang di Jakarta
-
Pemerintah Atur Pemanfaatan Kayu Banjir di Sumatera untuk Percepat Rehabilitasi
-
Seskab Teddy: Media Berperan Jaga Optimisme Pemulihan Bencana