Menkeu: APBN Tak Akan Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat JakartaBandung

Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut Purbaya, pembiayaan proyek strategis nasional itu diharapkan dapat diselesaikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya saat menghadiri Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (11/10).

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung oleh negara.

“Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua skema penyelesaian pembiayaan proyek tersebut.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10).

Dony menilai proyek KCJB memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama dengan memangkas waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung. Saat ini, jumlah penumpang KCIC juga terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang per hari.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” katanya.

Adapun, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek KCIC masih berlangsung. Pembahasan dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pihak mitra dari Tiongkok untuk mencapai kesepakatan pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” ujar Rosan, Rabu (8/10).

Rosan menambahkan, restrukturisasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi keuangan jangka pendek, tetapi juga melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang di masa mendatang. (Antara)