Matamata.com - Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama di bidang perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan pembelian minyak Negeri Tirai Bambu dari Moskow.
"Kerja sama perdagangan dan energi China yang lazim dengan negara-negara lain, termasuk Rusia, adalah sah dan sesuai hukum. Apa yang telah dilakukan AS adalah intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Lin menanggapi ucapan Trump yang mengklaim Perdana Menteri India Narendra Modi telah setuju untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Trump juga menegaskan akan menekan China agar melakukan langkah serupa.
"Tindakan itu akan sangat mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata Lin Jian menanggapi ancaman tersebut.
Ia menegaskan posisi China dalam krisis Ukraina bersifat objektif, adil, dan transparan.
"Dunia dapat melihat hal itu dengan jelas. Kami dengan tegas menentang AS yang mengarahkan masalah ini kepada China dan menjatuhkan sanksi sepihak yang tidak sah serta yurisdiksi jangka panjang terhadap China," tambahnya.
Menurut Lin, jika hak dan kepentingan sah China dirugikan, pemerintahnya tidak akan tinggal diam.
"China akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya dengan tegas," ucapnya.
Ia menegaskan, komitmen China tetap pada upaya mendorong perundingan damai dalam krisis Ukraina.
"Pertukaran dan kerja sama biasa antara perusahaan China dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingan kami yang sah," tutur Lin Jian.
Sementara itu, Trump menyebut India kini telah menghentikan pembelian minyak dari Rusia.
"Sudah dimulai. Anda tahu, ini tidak bisa dilakukan seketika, butuh proses, tetapi proses itu akan segera selesai," kata Trump.
Minyak dan gas merupakan komoditas ekspor utama Rusia, dengan pelanggan terbesar meliputi China, India, dan Turki.
Pemerintahan Trump sebelumnya juga memberlakukan tarif hingga 50 persen terhadap barang-barang dari India sebagai bentuk sanksi atas keputusan New Delhi membeli minyak dan senjata dari Rusia. Tarif itu mulai berlaku sejak Agustus dan termasuk yang tertinggi di dunia, mencakup penalti 25 persen untuk transaksi dengan Rusia yang menjadi sumber utama pendanaan perang di Ukraina.
Selain AS, Inggris turut menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan energi China, produsen minyak terbesar Rusia, serta perusahaan penyulingan India, Nayara Energy Ltd., atas keterlibatan mereka dalam perdagangan bahan bakar Rusia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara-negara Barat untuk memperketat tekanan terhadap sektor energi Rusia, membatasi aliran dana dari ekspor minyak, dan mengurangi kemampuan Presiden Vladimir Putin dalam membiayai perang di Ukraina. (Antara)
Berita Terkait
-
Putin: Rusia Tingkatkan Pasokan Minyak dan Gas ke Mitra Tepercaya
-
China Dukung Kedaulatan Iran, Desak AS dan Israel Hentikan Serangan Militer
-
Trump Prediksi Operasi Militer AS di Iran Berlangsung Empat Pekan
-
Konflik Iran: China dan Rusia Desak DK PBB Hentikan Serangan Militer AS-Israel
-
Rusia Hormati Langkah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Meski Pilih Absen
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi