Matamata.com - Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama di bidang perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan pembelian minyak Negeri Tirai Bambu dari Moskow.
"Kerja sama perdagangan dan energi China yang lazim dengan negara-negara lain, termasuk Rusia, adalah sah dan sesuai hukum. Apa yang telah dilakukan AS adalah intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Lin menanggapi ucapan Trump yang mengklaim Perdana Menteri India Narendra Modi telah setuju untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Trump juga menegaskan akan menekan China agar melakukan langkah serupa.
"Tindakan itu akan sangat mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata Lin Jian menanggapi ancaman tersebut.
Ia menegaskan posisi China dalam krisis Ukraina bersifat objektif, adil, dan transparan.
"Dunia dapat melihat hal itu dengan jelas. Kami dengan tegas menentang AS yang mengarahkan masalah ini kepada China dan menjatuhkan sanksi sepihak yang tidak sah serta yurisdiksi jangka panjang terhadap China," tambahnya.
Menurut Lin, jika hak dan kepentingan sah China dirugikan, pemerintahnya tidak akan tinggal diam.
"China akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya dengan tegas," ucapnya.
Ia menegaskan, komitmen China tetap pada upaya mendorong perundingan damai dalam krisis Ukraina.
"Pertukaran dan kerja sama biasa antara perusahaan China dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingan kami yang sah," tutur Lin Jian.
Sementara itu, Trump menyebut India kini telah menghentikan pembelian minyak dari Rusia.
"Sudah dimulai. Anda tahu, ini tidak bisa dilakukan seketika, butuh proses, tetapi proses itu akan segera selesai," kata Trump.
Minyak dan gas merupakan komoditas ekspor utama Rusia, dengan pelanggan terbesar meliputi China, India, dan Turki.
Pemerintahan Trump sebelumnya juga memberlakukan tarif hingga 50 persen terhadap barang-barang dari India sebagai bentuk sanksi atas keputusan New Delhi membeli minyak dan senjata dari Rusia. Tarif itu mulai berlaku sejak Agustus dan termasuk yang tertinggi di dunia, mencakup penalti 25 persen untuk transaksi dengan Rusia yang menjadi sumber utama pendanaan perang di Ukraina.
Selain AS, Inggris turut menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan energi China, produsen minyak terbesar Rusia, serta perusahaan penyulingan India, Nayara Energy Ltd., atas keterlibatan mereka dalam perdagangan bahan bakar Rusia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara-negara Barat untuk memperketat tekanan terhadap sektor energi Rusia, membatasi aliran dana dari ekspor minyak, dan mengurangi kemampuan Presiden Vladimir Putin dalam membiayai perang di Ukraina. (Antara)
Berita Terkait
-
China Sebut Situasi Timur Tengah Kritis meski Gencatan Senjata AS-Iran Diperpanjang
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump
-
Trump Ancam Eskalasi Militer Jika Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir
-
China Dukung Peringatan IMF: Konflik Timur Tengah Ancam Keamanan Energi Global
-
Trump Klaim Perang AS-Israel Lawan Iran Segera Berakhir, Puji Peran Pakistan
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR