Matamata.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyukseskan masa transisi tersebut.
“Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Sabtu.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi tonggak baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, profesionalisme, serta fokus pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
Kemenag, yang selama ini menjadi penyelenggara utama ibadah haji, menegaskan dukungan penuhnya terhadap seluruh proses transisi, termasuk peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM).
“Sedikit kompleksitas itu adalah hal yang biasa, karena aset itu juga tidak sederhana. Tetapi, Insya Allah kami pastikan bahwa berjalan lancar dan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan,” tuturnya.
Kamaruddin menyebut, penyelesaian proses peralihan akan dilakukan secepat mungkin. Dasar hukum peralihan tersebut mengacu pada Pasal 127A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Regulasi yang telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025 itu menjadi landasan resmi pelaksanaan peralihan.
“Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” katanya.
Baca Juga
Selain peralihan aset, Kamaruddin menyampaikan bahwa proses pengalihan SDM juga sedang berlangsung. Saat ini, Kemenag menunggu permohonan resmi dari Kementerian Haji untuk memulai tahapan tersebut.
“Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM-nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengalihan SDM memiliki perbedaan dengan aset. Jika aset otomatis dialihkan karena bersumber dari haji, maka SDM diatur secara fleksibel sesuai ketentuan dalam undang-undang. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemenag Pastikan TPG Guru Madrasah Cair Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
-
Al-Quran Produksi Indonesia Rambah Pasar Mesir, Kemenag Teken MoU dengan 4 Mitra Strategis
-
Kemenag Perkenalkan Konsep Ekoteologi di Forum Internasional Mesir
Terpopuler
-
Rismon Sianipar Akui Keaslian Ijazah Jokowi, Ajak Roy Suryo Edukasi Terbuka
-
Meutya Hafid Tekan Petinggi Meta: Sidak Kemkomdigi Bukan Sekadar Simbolik
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Gibran Peluk Rismon Sianipar di Istana: Kita Saudaraan, Enggak Ada Apa-apa Lagi
-
SCTV, Indosiar, hingga Mentari TV, Hadirkan Program 'Lebaran Idul Fitri Spesial'
Terkini
-
Rismon Sianipar Akui Keaslian Ijazah Jokowi, Ajak Roy Suryo Edukasi Terbuka
-
Meutya Hafid Tekan Petinggi Meta: Sidak Kemkomdigi Bukan Sekadar Simbolik
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Gibran Peluk Rismon Sianipar di Istana: Kita Saudaraan, Enggak Ada Apa-apa Lagi
-
KPK Ungkap Modus Gus Alex Intervensi Kebijakan 'Jalur Kilat' Daftar Haji