Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan dalam pertemuannya dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.
Dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Pigai menyampaikan bahwa terdapat sekitar 130 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kamboja, dengan sekitar 3.000 orang di antaranya menjadi korban penipuan daring.
"Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu," jelasnya.
Pigai menegaskan Kamboja merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran asal Indonesia, sehingga perlindungan menjadi prioritas pemerintah.
Selain isu pekerja migran, Pigai juga menjajaki kerja sama penguatan HAM yang mencakup rencana pembentukan forum menteri HAM kawasan Asia Tenggara serta pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi urusan HAM di kawasan Asia Pasifik yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 2026.
"Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan," katanya.
Pigai menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta merespons berbagai isu HAM regional yang membutuhkan perhatian bersama.
Pertemuan dengan Keo Remy dinilai Pigai sebagai langkah penting memperkuat hubungan bilateral, mengingat kedekatan sejarah Indonesia dan Kamboja dalam urusan perdamaian dan diplomasi kawasan.
"Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM. Ke depan saya akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri lain di kawasan ASEAN dan selanjutnya juga Asia Pasifik," ucapnya.
Pertemuan berlangsung di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11). Pigai turut didampingi Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta serta Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.
Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut dan menilai kolaborasi kedua negara semakin menegaskan urgensi isu HAM di kawasan.
"Suatu penghargaan luar biasa, dua pimpinan institusi HAM Indonesia dan Kamboja bertemu. Apresiasi saya juga karena komitmen Menteri HAM mendukung keadilan dan HAM. Biasanya orang yang mengurusi HAM punya karakter sendiri harus muncul dari dalam," ujarnya.
Terkait rencana forum tingkat tinggi di Indonesia, Remy menyatakan dukungan penuh dan memastikan kehadirannya. Ia juga menyambut baik dorongan Pigai terkait isu pekerja migran.
"Termasuk persoalan tenaga kerja yang disampaikan tadi, kami sangat terbuka berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan tenaga kerja terkait persoalan ini. Kami tentu akan membantu dengan maksimal," kata Remy. (Antara)
Berita Terkait
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Menteri Pigai: Kita Akan Tangani Krisis Venezuela
-
Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO Kamboja, Korban Dijanjikan Kerja Operator Komputer
-
China Tegaskan Netral, Bantah Terlibat Pasok Senjata ke Kamboja
-
Menteri HAM Pastikan Revisi UU HAM Tak Lemahkan Kewenangan Komnas HAM
-
Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja
Terpopuler
-
Syarief Khan hingga Jarwo Kwat, Ramaikan Kuis 'Dream Box Indonesia'
-
Masih Ada Wilayah Terisolasi, Mualem Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Aceh 14 Hari Lagi
-
Kabar Gembira! Bukan Hanya Bonus, Atlet Indonesia Kini Bakal Punya Dana Pensiun
-
Soal Estimasi Rp60 Triliun, Mensesneg: Bukan Anggaran Khusus Satgas, Tapi untuk Pulihkan Wilayah
-
Wapres Gibran Tegur Gubernur Kalsel: Dengar Keluhan Rakyat, Cari Solusi Jangka Panjang
Terkini
-
Masih Ada Wilayah Terisolasi, Mualem Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Aceh 14 Hari Lagi
-
Kabar Gembira! Bukan Hanya Bonus, Atlet Indonesia Kini Bakal Punya Dana Pensiun
-
Soal Estimasi Rp60 Triliun, Mensesneg: Bukan Anggaran Khusus Satgas, Tapi untuk Pulihkan Wilayah
-
Wapres Gibran Tegur Gubernur Kalsel: Dengar Keluhan Rakyat, Cari Solusi Jangka Panjang
-
Kasus Korupsi Laptop Kemendikbud: Jaksa Bidik Aset Tanah dan Bangunan Nadiem Makarim