Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, untuk membahas peran pengusaha dalam implementasi program pemerintah.
Puan mengatakan Kadin memiliki jaringan pengusaha dari tingkat nasional hingga daerah. Karena itu, menurut dia, Kadin dan DPR RI perlu bersinergi untuk mewujudkan program pemerintah.
“Karenanya saya tadi juga meminta kepada Ketua Umum Kadin untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dari Kadin,” kata Puan usai pertemuan.
Selain itu, Puan menyampaikan bahwa Kadin meminta DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kadin. Menurut dia, peran Kadin diperlukan dalam memberikan partisipasi bermakna dalam proses revisi.
“Untuk memberikan meaningful participation, kebutuhan semua pengusaha, dan kepentingan daerah di seluruh Indonesia, sebelum kemudian draf atau pembahasan RUU itu nantinya dibahas,” ujar Puan.
Sementara itu, Anindya mengatakan Kadin bukan hanya mewakili pelaku usaha, tetapi juga merupakan bagian dari masyarakat.
Menurut dia, Kadin memiliki jaringan hingga ke provinsi dan kabupaten/kota sehingga berbagai persoalan usaha perlu disampaikan kepada DPR RI.
Anindya menegaskan Kadin siap mendukung program pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia juga berharap pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau masyarakat dan daerah.
“Karena kita ketahui 90 persen daripada pengusaha Indonesia itu adalah UMKM,” kata Anindya. (Antara)
Berita Terkait
-
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, Menkeu Purbaya Andalkan Fundamental Ekonomi
-
SBY: UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Presiden Prabowo Ungkap Dampak Ekonomi Makan Bergizi Gratis Bagi Petani Desa
-
Prabowo Tegaskan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Pancasila: Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang
-
Presiden Prabowo: Pancasila Adalah Cetak Biru Sistem Ekonomi Nasional
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi