Matamata.com - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pengingat penting bagi anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD agar memiliki kepekaan tinggi, baik secara kelembagaan maupun kemanusiaan.
“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12).
Untuk memperkuat hal tersebut, Partai Golkar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah dalam menangani bencana.
Sebagai Sekretaris Panitia Bimtek, Zulfikar menjelaskan bahwa peserta dibekali kemampuan menyusun regulasi daerah terkait mitigasi bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang berbasis risiko. Selain itu, anggota DPRD Golkar juga didorong untuk mengalokasikan anggaran kontingensi dalam APBD agar penanganan bencana tidak terhambat prosedur administrasi yang panjang.
Bimtek ini juga memuat materi koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan unsur masyarakat. Zulfikar menyebut isu kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang tidak dapat ditunda.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya.
Sebagai bentuk empati terhadap wilayah yang sedang terdampak, panitia memutuskan untuk tidak melibatkan anggota fraksi dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam kegiatan tersebut. Keputusan ini merupakan instruksi agar mereka tetap siaga di daerah masing-masing untuk membantu penanganan darurat, distribusi logistik, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ucapnya.
Meski terjadi penyesuaian peserta, Bimtek tetap dilaksanakan guna memperkuat kapasitas legislator dari daerah lain. Zulfikar berharap seluruh anggota fraksi memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kebijakan kebencanaan serta mendorong praktik legislasi dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.
Di akhir pernyataannya, Zulfikar menegaskan komitmen Golkar dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggota fraksi di seluruh Indonesia harus berpihak pada keselamatan warga.
“Bimtek adalah salah satu langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi bencana,” tuturnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Menko AHY: Tata Ruang Adalah Panglima dalam Pembangunan Infrastruktur
-
Musim Hujan Tiba, BRIN Minta Pemda Audit Kesehatan Pohon di Ruang Publik
-
DPR Desak Mitigasi Penerbangan Haji dan Umrah di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah
-
Wamenhut Pastikan Hasil Audit 24 Izin Pemanfaatan Hutan di Sumatra Akan Diumumkan
-
Dasco Puji Langkah Mentan Geser Anggaran untuk Pemulihan Bencana di Sumatra
Terpopuler
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Jasamarga Trans Jawa Resmi Berlakukan Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Mudik Lebaran 2026
-
Pertamina dan Kemen ESDM Jamin Stok BBM-LPG di Sulawesi Aman Jelang Idul Fitri
-
Tayang Lebaran Idul Fitri 2026, Film 'Pelangi di Mars' bakal Disambut Antusias Anak-anak
-
Wakapolri Imbau Pemudik Hubungi Hotline 110 Jika Alami Gangguan di Jalan
Terkini
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Jasamarga Trans Jawa Resmi Berlakukan Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Mudik Lebaran 2026
-
Pertamina dan Kemen ESDM Jamin Stok BBM-LPG di Sulawesi Aman Jelang Idul Fitri
-
Wakapolri Imbau Pemudik Hubungi Hotline 110 Jika Alami Gangguan di Jalan
-
Menko AHY: Tata Ruang Adalah Panglima dalam Pembangunan Infrastruktur