Matamata.com - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pengingat penting bagi anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD agar memiliki kepekaan tinggi, baik secara kelembagaan maupun kemanusiaan.
“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12).
Untuk memperkuat hal tersebut, Partai Golkar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah dalam menangani bencana.
Sebagai Sekretaris Panitia Bimtek, Zulfikar menjelaskan bahwa peserta dibekali kemampuan menyusun regulasi daerah terkait mitigasi bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang berbasis risiko. Selain itu, anggota DPRD Golkar juga didorong untuk mengalokasikan anggaran kontingensi dalam APBD agar penanganan bencana tidak terhambat prosedur administrasi yang panjang.
Bimtek ini juga memuat materi koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan unsur masyarakat. Zulfikar menyebut isu kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang tidak dapat ditunda.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya.
Sebagai bentuk empati terhadap wilayah yang sedang terdampak, panitia memutuskan untuk tidak melibatkan anggota fraksi dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam kegiatan tersebut. Keputusan ini merupakan instruksi agar mereka tetap siaga di daerah masing-masing untuk membantu penanganan darurat, distribusi logistik, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ucapnya.
Meski terjadi penyesuaian peserta, Bimtek tetap dilaksanakan guna memperkuat kapasitas legislator dari daerah lain. Zulfikar berharap seluruh anggota fraksi memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kebijakan kebencanaan serta mendorong praktik legislasi dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.
Di akhir pernyataannya, Zulfikar menegaskan komitmen Golkar dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggota fraksi di seluruh Indonesia harus berpihak pada keselamatan warga.
“Bimtek adalah salah satu langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi bencana,” tuturnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Gus Ipul: Donasi Bencana Boleh Dibuka Siapa Saja, Asal Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan
-
AHY Tinjau Aceh dan Sumut Hari Ini Pastikan Pemulihan Pascabencana Berjalan Efektif
-
Kementan Minta Publik Kawal Penyaluran 1.200 Ton Beras untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Tak Gentar Dikritik, Zulhas: Silakan Hujat, yang Penting Bantuan Sampai ke Korban
-
Pertamina Kerahkan SPBU Mobile untuk Percepat Distribusi BBM di Daerah Terdampak Bencana Sumatera
Terpopuler
-
Gus Ipul: Donasi Bencana Boleh Dibuka Siapa Saja, Asal Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan
-
Golkar Tekankan Legislator Daerah Harus Sigap Hadapi Bencana
-
Tragedi Kebakaran Kemayoran: Calon Ibu Muda Tewas Menjelang Hari Kelahiran Pertama
-
Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Banjir, Asal Ikuti Aturan Ketat
-
Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi
Terkini
-
Gus Ipul: Donasi Bencana Boleh Dibuka Siapa Saja, Asal Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan
-
Tragedi Kebakaran Kemayoran: Calon Ibu Muda Tewas Menjelang Hari Kelahiran Pertama
-
Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Banjir, Asal Ikuti Aturan Ketat
-
Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi
-
Mendes Yandri Tegaskan Kemendes Bersih dari Praktik Jual Beli Jabatan