Matamata.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga hari terakhir tahun 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara (Himbara).
"Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan secara bertahap. Kami meninjau langsung penyaluran ini pada hari terakhir tahun 2025," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut saat meninjau lokasi di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
Dari total penerima tersebut, sebanyak 18 juta KPM menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia, sementara sekitar 17 juta KPM lainnya disalurkan lewat bank Himbara. PT Pos Indonesia menargetkan seluruh penyaluran tuntas 100 persen pada Rabu malam ini.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data penerima BLTS telah melalui proses verifikasi dan validasi ketat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah daerah.
"Saluran pertama tentu formal dari RT/RW, lalu ke kelurahan atau desa, diolah operator desa, kemudian dinaikkan ke Dinas Sosial hingga bupati dan wali kota. Hasil akhirnya diolah oleh BPS," jelasnya.
Salah satu penerima manfaat asal Kwitang, Fiqri (30), menyampaikan rasa syukurnya. Fiqri yang merupakan korban PHK dari sebuah restoran mengaku bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp31 triliun telah dialokasikan untuk BLTS guna memperkuat daya dorong ekonomi masyarakat.
Menkeu mencatat hingga saat ini penyerapan bantuan tersebut telah melampaui Rp29 triliun. Sisanya sedang dalam proses penyelesaian penyaluran kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Harusnya triwulan keempat bulan Desember ini daya dorong ekonomi lebih bagus dibanding tahun lalu," ungkap Menkeu Purbaya. (Antara)
Berita Terkait
-
Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul Konsultasi ke KPK
-
Mensos Bentuk Tim Khusus dan Gandeng KPK Usut Polemik Pengadaan Barang
-
Siswa Sekolah Rakyat Manado Raih Emas Wushu Nasional, Mensos Beri Apresiasi Tinggi
-
Mensos Saifullah Yusuf Ancam Pecat ASN dan PPPK Kemensos yang Tidak Disiplin
-
Mensos Reaktivasi 106 Ribu Peserta PBI JKN Berpenyakit Katastropik
Terpopuler
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani
-
PLN Buka Suara Soal Tarif Listrik April-Juni 2026 dan Cara Cek Tagihan
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
-
Nadiem Makarim Terharu Ratusan Sopir Ojol Padati Sidang Pleidoi Kasus Chromebook
Terkini
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani
-
PLN Buka Suara Soal Tarif Listrik April-Juni 2026 dan Cara Cek Tagihan
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
-
Nadiem Makarim Terharu Ratusan Sopir Ojol Padati Sidang Pleidoi Kasus Chromebook