Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah RI mulai memperketat kesiapan calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M. Melalui pelatihan intensif selama sebulan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, para petugas ditempa untuk memiliki profesionalisme dan integritas tinggi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, menjelaskan bahwa pelatihan yang dimulai sejak Sabtu (10/1/2026) ini menyasar empat poin utama: kebugaran fisik, ketangguhan mental, kompetensi bidang, dan kohesi antarpetugas (bonding).
"Ibadah haji itu 90 persen adalah ibadah fisik. Karena itu, petugas harus lebih kuat dibanding masa lalu. Kami ingin mereka punya mental pelayan yang tangguh," ujar Dendi usai memberikan pengarahan di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu malam.
Libatkan 179 Personel TNI-Polri Tahun ini, Kemenhaj melakukan terobosan dengan menggandeng Markas Besar (Mabes) TNI dan Polri. Sebanyak 179 personel pelatih dari unsur TNI-Polri diterjunkan untuk mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan militer kepada para calon petugas.
Pada pekan pertama, fokus pelatihan adalah Peraturan Baris Berbaris (PBB). Metode ini dipilih bukan tanpa alasan; PBB dinilai efektif melatih kepatuhan terhadap instruksi komando secara cepat dan tepat.
"PBB melatih orang terbiasa mendengar dan melaksanakan instruksi. Siap gerak, diam, hadap kiri. Ini kunci kedisiplinan di lapangan nanti," tegas Dendi.
Larangan Lepas Seragam di Arafah Salah satu aturan baru yang ditekankan adalah komitmen petugas saat puncak haji di Arafah. Kemenhaj mengizinkan petugas yang belum berhaji untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut, namun dengan syarat tetap mengenakan seragam dinas saat wukuf.
Kebijakan ini diambil agar petugas mudah diidentifikasi oleh jemaah yang membutuhkan bantuan. Konsekuensinya, petugas akan melanggar larangan ihram (mengenakan pakaian berjahit) dan wajib menebusnya dengan membayar dam (denda) atau berpuasa.
"Silakan berhaji, tapi jangan lepaskan seragam saat di Arafah. Ini konsekuensi sebagai pelayan tamu Allah. Petugas sudah mendapat prioritas berangkat di tengah antrean 5,4 juta jemaah reguler, jadi pelayanan harus nomor satu," tambah Dendi.
Pelatihan Berbasis Tugas dan Fungsi Memasuki pekan kedua, pelatihan akan bergeser ke pendalaman Tugas dan Fungsi (Tusi). Calon petugas akan dipisah berdasarkan bidang layanan, mulai dari layanan bandara, akomodasi, katering, kesehatan, hingga Media Center Haji (MCH).
Dengan pola pelatihan yang menekankan disiplin dan jiwa korsa ini, Kemenhaj optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan lebih terorganisir dan memberikan pelayanan prima bagi jemaah Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Desak PBB Evaluasi Total Perlindungan Pasukan UNIFIL Usai Gugurnya Prajurit TNI
-
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Panglima TNI dan Deretan Purnawirawan, Bahas Dukungan Program Pemerintah
-
Persiapan Haji 2026: Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Siapkan 150 Inisiatif Berbasis AI
-
391 Jamaah Haji Kloter Pertama Resmi Diberangkatkan via Bandara Soetta
-
Kemenag Siapkan 118 Hotel di Madinah, Jamin Layanan Setara bagi Jamaah Haji
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR