Matamata.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mempercepat pendaftaran bidang tanah melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Nusron menginstruksikan jajarannya agar mahasiswa, khususnya dari jurusan Geodesi, dilibatkan dalam proses administrasi, pendataan, hingga pengelolaan pertanahan di lapangan.
"Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Ajak kampus lain untuk ikut KKN atau praktikum. Kita dorong supaya ada solusi nyata di lapangan," ujar Nusron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurut Nusron, skema ini telah terbukti efektif di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Pekalongan. Kehadiran mahasiswa mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan. Ia pun meminta kantor-kantor pertanahan di daerah untuk proaktif menggandeng kampus-kampus setempat.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menilai kerja sama ini memiliki nilai strategis untuk mencapai target pendaftaran 6 juta bidang tanah pada tahun 2026. Ossy menekankan pentingnya kesiapan anggaran agar program KKN tematik ini berjalan optimal.
"Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan. Jika program ini diperluas dengan tema yang tepat, kita mendapat tambahan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan," tutur Ossy.
Dukungan Taruna STPN Selain mahasiswa umum, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan melaporkan bahwa pihaknya akan menerjunkan 619 Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Para taruna tingkat III ini akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik. Mereka akan ditugaskan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik.
Dalu menambahkan, pelibatan taruna dan mahasiswa ini mencakup fungsi administratif, kearsipan, hingga aspek teknis spasial. Strategi penguatan sumber daya manusia ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menkeu Tak Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai Meski Namanya Muncul dalam Dakwaan Kasus KPK
-
Menperin Temui Menkeu, Bahas Peluang Insentif Kendaraan Listrik demi Perkuat Industri
-
BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas
-
KPK Sebut Pengusaha Muhammad Suryo Mangkir dari Panggilan Saksi Kasus Bea Cukai
-
KPK Periksa Pengusaha Rokok Pasuruan Terkait Kasus Korupsi Bea Cukai
Terpopuler
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Australia hingga Brasil Antre Minta Pupuk ke Indonesia
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Targetkan Lompatan Besar di Agustus 2026
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
Kemenhaj Siapkan 15 Juta Porsi Makanan Khas Nusantara untuk Jemaah Haji Indonesia
-
Prabowo Minta TNI-Polri Bersih-bersih Institusi: Jangan Ada yang Backing Judi dan Narkoba
Terkini
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Australia hingga Brasil Antre Minta Pupuk ke Indonesia
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Targetkan Lompatan Besar di Agustus 2026
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
Kemenhaj Siapkan 15 Juta Porsi Makanan Khas Nusantara untuk Jemaah Haji Indonesia
-
Prabowo Minta TNI-Polri Bersih-bersih Institusi: Jangan Ada yang Backing Judi dan Narkoba