Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar segala wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Prasetyo menyatakan bahwa Pemerintah sangat menghormati keberagaman cara pandang partai politik terkait sistem demokrasi di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar pengabdian yang kuat kepada masyarakat.
"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kami Pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Terkait isu yang beredar luas di masyarakat mengenai pengembalian sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prasetyo memberikan bantahan tegas. Ia memastikan Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus hak pilih langsung rakyat dalam Pilpres.
"Misalnya, dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak ada," tegasnya guna mengakhiri spekulasi publik.
Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mensesneg mengonfirmasi bahwa wacana pemilihan melalui DPRD belum masuk ke dalam pembahasan formal. Hingga saat ini, hal tersebut belum tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, rutin berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk memantau aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemilu dan berkomitmen membuka ruang partisipasi publik secara luas.
"Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi II yang telah memutuskan untuk rutin membuka partisipasi publik dalam pembahasan wacana-wacana ini," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo Umumkan Peluncuran B50 Juli 2026, Targetkan RI Swasembada Energi
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
PDIP Tegaskan Posisi Politik Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto
-
Hendropriyono Ingatkan Masyarakat Waspadai Provokasi dan Upaya Adu Domba
-
Kepala Bakom RI: Makan Bergizi Gratis Mandat Rakyat, Tak Bisa Dihentikan
Terpopuler
-
JPU Tak Dapat Hadirkan 14 Saksi di PN Jakbar, Terdakwa Reinhart Muljadi dan Tim Kuasa Hukum Kecewa
-
Istri Mantan Menag Yaqut Apresiasi Langkah KPK Kabulkan Pembantaran Penahanan
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal
-
Kasus Suap Impor: Tiga Mantan Pejabat Bea Cukai Jalani Sidang Perdana 3 Juli
-
Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Transformatif Hadapi Tantangan Dunia Kerja
Terkini
-
Istri Mantan Menag Yaqut Apresiasi Langkah KPK Kabulkan Pembantaran Penahanan
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal
-
Kasus Suap Impor: Tiga Mantan Pejabat Bea Cukai Jalani Sidang Perdana 3 Juli
-
Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Transformatif Hadapi Tantangan Dunia Kerja
-
Menhut Raja Juli Antoni: RI Siap Masuk Fase Baru Pasar Karbon Kredibel