Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar segala wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Prasetyo menyatakan bahwa Pemerintah sangat menghormati keberagaman cara pandang partai politik terkait sistem demokrasi di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar pengabdian yang kuat kepada masyarakat.
"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kami Pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Terkait isu yang beredar luas di masyarakat mengenai pengembalian sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prasetyo memberikan bantahan tegas. Ia memastikan Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus hak pilih langsung rakyat dalam Pilpres.
"Misalnya, dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak ada," tegasnya guna mengakhiri spekulasi publik.
Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mensesneg mengonfirmasi bahwa wacana pemilihan melalui DPRD belum masuk ke dalam pembahasan formal. Hingga saat ini, hal tersebut belum tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, rutin berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk memantau aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemilu dan berkomitmen membuka ruang partisipasi publik secara luas.
"Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi II yang telah memutuskan untuk rutin membuka partisipasi publik dalam pembahasan wacana-wacana ini," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Mensesneg: Istana Hormati Proses Hukum Penahanan Wamen Imipas Silmy Karim
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
-
Seskab Teddy Ungkap Hasil Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo dan Efisiensi Anggaran
Terpopuler
-
Diduga Menipu hingga Miliaran Rupiah, Pengusaha Kayu Lapis di Sukabumi Dilaporkan ke Polisi
-
Mendag Siapkan Tiga Permendag Baru Atur Ekspor CPO hingga Batu Bara via BUMN
-
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, Menkeu Purbaya Andalkan Fundamental Ekonomi
-
SBY: UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Rencana Kunjungan Megawati ke Dili, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Temui Presiden Timor Leste
Terkini
-
Mendag Siapkan Tiga Permendag Baru Atur Ekspor CPO hingga Batu Bara via BUMN
-
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, Menkeu Purbaya Andalkan Fundamental Ekonomi
-
SBY: UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Rencana Kunjungan Megawati ke Dili, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Temui Presiden Timor Leste
-
KPK Duga Wamen Imigrasi Silmy Karim Terima Uang Pemerasan Sejak Menjabat Dirjen