Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan sebanyak 42 ribu individu penerima manfaat dipastikan tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Puluhan ribu penerima manfaat tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI JKN yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan pemerintah pada Februari lalu. Penonaktifan dilakukan seiring dengan pemutakhiran status kepesertaan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Dari jumlah itu, sebanyak 44.500 jiwa sudah melakukan reaktivasi reguler. Rinciannya, 42 ribu kembali aktif sebagai PBI JKN, dan 2.133 lainnya beralih ke segmen mandiri atau PBI dari pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC)," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (3/3).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap 106.153 peserta PBI JKN yang merupakan penyintas penyakit kronis.
Kemensos menilai proses pemutakhiran data ini berjalan produktif untuk memastikan bantuan iuran kesehatan tepat sasaran, yakni bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang berada pada Desil 1-5 DTSEN.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang dinilai mampu atau berada pada Desil 6-10 dialihkan untuk membayar iuran secara mandiri.
Dalam proses verifikasi ini, Kemensos mengerahkan lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap 11 juta peserta yang dinonaktifkan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Proses pemutakhiran PBI JKN ini akan terus berlangsung setiap bulan karena data sosial bersifat dinamis. Tujuannya agar anggaran negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," pungkas Gus Ipul. (Antara)
Berita Terkait
-
Mensos Tegaskan Pelaku Korupsi di Kemensos Bakal Dikejar hingga Pensiun
-
Bernilai Rp10,1 Miliar, Kemensos Lelang 6,2 Kg Emas dan Mutiara untuk Bantu Keluarga Rentan
-
Usut Dugaan Markup Sepatu Sekolah, Mensos Copot Dua Pejabat Kemensos
-
Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul Konsultasi ke KPK
-
Mensos Bentuk Tim Khusus dan Gandeng KPK Usut Polemik Pengadaan Barang
Terpopuler
-
Syarief Khan akan Laporkan Selebgram ke Polisi, terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Intimidasi
-
Menteri HAM Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Bukan Pelanggaran HAM
-
HIPMI Siap Jadi Jembatan Investasi dan Kolaborasi Bisnis Indonesia-Jerman
-
Bintangi Film 'Maju: Jejak Pahit si Kembang Gula', Sarah Sechan Merasa Miris soal Peredaran Narkoba
-
China Dukung Kesepakatan Damai AS-Iran dan Pembukaan Selat Hormuz
Terkini
-
Menteri HAM Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Bukan Pelanggaran HAM
-
HIPMI Siap Jadi Jembatan Investasi dan Kolaborasi Bisnis Indonesia-Jerman
-
China Dukung Kesepakatan Damai AS-Iran dan Pembukaan Selat Hormuz
-
Wamentan Sudaryono Klarifikasi Insiden UGM, Bantah Kabur dari Forum Dialog Mahasiswa
-
MK Targetkan Putusan Gugatan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rampung Juli 2026