China Tolak Resolusi DK PBB Timur Tengah: Jangan Dukung Agresi Militer Ilegal

Matamata.com - Pemerintah China mendesak agar resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis di Timur Tengah tidak digunakan sebagai alat pendukung agresi militer oleh Amerika Serikat maupun Israel. Beijing menegaskan bahwa setiap keputusan internasional harus berfokus pada de-eskalasi, bukan justru memperkeruh konflik.

"China percaya bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB harus kondusif untuk meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan melanjutkan pembicaraan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (7/4/2026).

Mao Ning menekankan bahwa resolusi PBB tidak boleh disalahgunakan untuk mendukung gerakan militer ilegal. "Tindakan tersebut tidak boleh menambah bahan bakar ke api konflik," tegasnya.

Pernyataan ini muncul menyusul laporan bahwa Rusia, China, dan Prancis menghalangi draf resolusi DK PBB yang akan mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jalur pelayaran vital tersebut saat ini mengalami blokade de facto akibat eskalasi antara Iran dengan AS dan Israel.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyebutkan draf tersebut awalnya dirancang untuk memberi wewenang bagi negara anggota menggunakan "semua cara pertahanan yang diperlukan" di perairan tersebut. Usulan yang didukung negara-negara Teluk ini telah memasuki revisi keempat setelah perundingan tertutup selama berminggu-minggu.

Namun, China menilai prioritas utama saat ini adalah negosiasi damai, mengingat konflik yang melibatkan Iran terus meluas.

"Sebagai anggota tetap DK PBB, China siap memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan gencatan senjata dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan," tambah Mao Ning.

Ketegangan ini bermula saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran, termasuk Teheran, pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut memicu balasan dari Iran terhadap fasilitas militer AS dan wilayah Israel, yang berujung pada terganggunya navigasi internasional di Selat Hormuz.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2026, DK PBB sebenarnya telah mengadopsi resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan terhadap kapal dagang. Namun, saat itu China dan Rusia memilih abstain karena dokumen tersebut dianggap tidak imbang—mengecam Iran tetapi mengabaikan agresi yang dilakukan oleh AS dan Israel.

Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, turut mengkritik draf terbaru tersebut. Ia menilai ada upaya dari sejumlah negara anggota untuk memutarbalikkan posisi antara korban dan agresor dalam konflik di Timur Tengah. (Antara)