Satgas PRR: Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup Pascabencana Sumatera Berbasis Data Lapangan

Matamata.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera memastikan penyaluran jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial bagi penyintas bencana terus berjalan. Penyaluran ini mengedepankan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan yang valid.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh mekanisme penyaluran menggunakan pendekatan bottom-up atau berbasis data dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

“Kecepatan memberikan bantuan—baik rumah rusak, perabot, uang lauk-pauk, hingga stimulan ekonomi—bergantung pada pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Tito menjelaskan bahwa perbedaan kecepatan penyaluran di tiap daerah bukan disebabkan kendala di pemerintah pusat. Faktor utamanya adalah variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari masing-masing pemerintah daerah.

Menurutnya, data penerima harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari Pemda, unsur Forkopimda, hingga validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ketat ini diambil untuk menghindari terjadinya kesalahan atau data ganda.

“Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu, verifikasi sangat penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, bantuan sosial dari Kementerian Sosial terus mengalir ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya menerima total bantuan sebesar Rp123,66 miliar, disusul Aceh Timur Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga telah menerima alokasi bantuan.

Sementara itu, di Sumatera Utara, bantuan tersalurkan ke Tapanuli Selatan senilai Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Untuk Sumatera Barat, Kota Padang Panjang tercatat menerima Rp81,81 miliar, disusul Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, pihak Kemensos bekerja tanpa henti dalam menyalurkan bantuan selama data penerima telah tervalidasi.

“Bantuan sosial pascabencana terus kami kucurkan. Tidak ada libur. Selama datanya sudah ada dan valid, langsung kami salurkan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul saat menyerahkan bantuan tahap II di Aceh Tamiang.

Khusus untuk Aceh Tamiang, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp205,18 miliar. Angka ini mencakup jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat.

Pada tahap kedua di Aceh Tamiang, Kemensos menggelontorkan Rp76,68 miliar. Rinciannya: jadup untuk 20.908 jiwa (Rp28,22 miliar), isi hunian bagi 5.941 KK (Rp17,82 miliar), stimulan ekonomi untuk 5.491 KK (Rp29,70 miliar), serta santunan luka berat bagi 187 jiwa (Rp935 juta). (Antara)