OTT Kepala Imigrasi Jakbar: KPK Sita Puluhan Kendaraan hingga Cari Wamen Silmy Karim

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 33 unit kendaraan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Kasus ini diduga berkaitan dengan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merinci bahwa kendaraan yang disita terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kendaraan roda empat hingga sepeda.

"Tujuh mobil, 15 motor, dan 11 sepeda," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, KPK belum bisa membeberkan secara detail siapa saja pemilik dari puluhan kendaraan tersebut. Budi menyebut seluruh barang bukti itu masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Selain kendaraan, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berharga lainnya dari lokasi operasi.

"Selain kendaraan, KPK juga menyita barang bukti lain berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta logam mulia," kata Budi menambahkan.

Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa operasi senyap ini menyasar praktik lancung birokrasi terkait administrasi dokumen keimigrasian. Kasus ini berhubungan langsung dengan pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam operasi yang digelar sejak Selasa (2/6/2026) malam tersebut, KPK total telah mengamankan belasan orang. Hingga Rabu, tim penindak KPK dilaporkan masih bergerak mengembangkan kasus di lapangan, termasuk menyisir wilayah Bali dan Jawa Barat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan adanya giat tangkap tangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Kasus ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-11 yang digelar KPK sepanjang tahun 2026.

Perkembangan terbaru pada Rabu petang, KPK menyatakan tengah mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang diduga kuat berkaitan dengan rangkaian operasi hukum tersebut. (Antara)