Joko Widodo Ingatkan Kritik harus Ikuti Etika, Sinyal Buat BEM KM UGM agar Enggak Kebablasan?

Matamata.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya mengikuti etika dan norma-norma timur dalam menyampaikan kritik atau pendapat, sebagai tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) terhadapnya.

Seperti diketahui BEM KM UGM telah menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi melalui spanduk berukuran 4x3 meter yang dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, pada Jumat (8/12/2023) lalu.

Spanduk tersebut menampilkan tulisan berwarna merah dengan kalimat "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan" sambil menampilkan gambar wajah Jokowi yang terbagi menjadi dua bagian, satu dengan mahkota raja dan satu lagi dengan topi petani.

Jokowi tak mempersoalkan terhadap kritikan yang dilayangkan BEM KM UGM tersebut. Justru ia membolehkan hal itu karena Indonesia masih menganut sistem demokrasi.

"Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja [mengkritik]," kata Jokowi dikutip, Senin (11/12/2023).

Jokowi menyatakan bahwa meskipun kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sah, dia juga ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika dan sopan santun ketimuran dalam berkomunikasi.

"Tetapi, perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika, sopan santun ketimuran," tambahnya.

Memberi tanggapan terhadap nominasi Alumnus UGM yang paling memalukan, tentu Presiden tak hanya memberi jawaban. Ia juga mengingatkan kepada BEM KM UGM untuk tetap mengikuti aturan kritik yang membangun.

Dalam pernyataan Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor menilai bahwa Joko Widodo tak mampu menyelesaikan persoalan fundamental selama dua periodenya memimpin Indonesia.

"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang malah pimpinan KPK yanng menjadi garda terdepan memberantas korupsi justru jadi pelaku kriminal," terang Gielbran.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik kebebasan berpendapat yang membuat aktivis mudah dikriminalisasi.

Ia juga menyoroti soal bukti kesalahan hakim konstitusi dalam sidan MKMK yang secara jelas terlihat MK tak independen selama Jokowi menjabat. Bukan tanpa alasan, kedekatan Jokowi dengan Anwar Usman memicu pandangan masyarakat setelah batas usia capres-cawapres diubah.