Sebut Isu Pemakzulan Jokowi Muncul Gegara Prabowo Bakal Menang Pilpres, Ade Armando Dicibir: Lawan Lintang Pukang!

Matamata.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, mengomentari isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, isu tersebut lahir karena kecemasan atas potensi kemenangan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Lewat akun media sosial Instagram adearmando_official menuliskan kata-kata "Usulan pemakzulan Jokowi dilontarkan karena mereka takut Prabowo hampir pasti menang". Ungkapan itu diiring dengan status yang tak kalah mengena.

"Keunggulan Prabowo membuat lawan lintang pukang," tulis Ade Armando di Instagram, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Unggahan Ade Armando pun diserbu netizen. Mayoritas netizen justru 'menghajar' Ade yang pernah babak belur dihajar massa beberapa waktu lalu.

"Waduh adanya prabowo kali yang ciut lintang pukang. Keliatan pas di debat terakhir aja ngalor ngidul malah nyerang pak Anies aja bisanya. ketawa aja," komentar @agnespatricia13.

"Bang @adearmando_official apa kabar? Bagaimana kasus Dinasti Yogyakarta perkembangannya?," tulis @jericonaq.

"Menang cacat hukum, tidak membanggakan," kata @zzzanakirania.

Diketahui, ide pemakzulan Jokowi muncul di tengah kontestasi Pemilu 2024. Jokowi diminta mundur sebagai presiden usai dianggap terlalu ikut campur dalam Pilpres 2024. Salah satunya, turut berkomentar soal debat capres.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, ia dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo dan Gibran.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Mahfud mengatakan sebanyak 22 tokoh dari Petisi 100 tersebut datang ke kantornya. Adapun beberapa di antaranya, yakni Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto, Faizal Asegaf, Marwan Batubara, dan Rahma Sarita.

"Itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke parpol dan DPR," kata Mahfud.

"Karena institusi itu lah yang berwenang menangani usulan seperti itu (pemakzulan), tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," sambungnya.