Matamata.com - Miliarder dan pengusaha teknologi Amerika Serikat, Elon Musk, pada Selasa (3/6), menyatakan setuju dengan tudingan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membungkam kebebasan berpendapat, serta menyerukan penghentian pendanaan terhadap lembaga internasional tersebut.
"Hentikan pendanaan PBB," tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas unggahan pengguna lain di X yang mengklaim bahwa PBB “baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara,” seraya melampirkan cuplikan video pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengenai platform digital.
Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 itu, Guterres menyampaikan bahwa “platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang.” Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk menangani ancaman tersebut.
Guterres juga memaparkan Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms (Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital) sebagai kerangka kerja menuju “respons internasional yang terkoordinasi” dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.
Sementara itu, pada akhir Februari lalu, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh Amerika Serikat dari keanggotaan PBB.
Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Presiden AS, Donald Trump, dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026, juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.
Trump menargetkan penghapusan dana sekitar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, yang dinilai “boros,” “gagal,” dan memiliki beban kontribusi yang terlalu tinggi, menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
-
MK Targetkan Putusan Gugatan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rampung Juli 2026
-
Hubungan AS Iran Memanas, Teheran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan Donald Trump
-
Wamenlu RI: Infrastruktur AI dan Data Center Picu Ancaman Baru Krisis Air Global
-
Wamendes Riza Patria Respons Kritik Pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih
Terpopuler
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Kisahkan Tragedi Tsunami Aceh! Abidzar hingga Cinta Brian, Ungkap Sinetron 'Lautan Cinta'
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
-
Pemprov DKI Siapkan Anggaran LPDP Khusus Jakarta Rp100 Miliar untuk Tahun Depan
-
Italia Tegaskan Tak Terlibat Operasi Militer AS terhadap Iran
Terkini
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
-
Pemprov DKI Siapkan Anggaran LPDP Khusus Jakarta Rp100 Miliar untuk Tahun Depan
-
Italia Tegaskan Tak Terlibat Operasi Militer AS terhadap Iran
-
KPK Limpahkan Berkas Tersangka Terakhir Kasus Suap Bea Cukai ke Jaksa