Matamata.com - Miliarder dan pengusaha teknologi Amerika Serikat, Elon Musk, pada Selasa (3/6), menyatakan setuju dengan tudingan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membungkam kebebasan berpendapat, serta menyerukan penghentian pendanaan terhadap lembaga internasional tersebut.
"Hentikan pendanaan PBB," tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas unggahan pengguna lain di X yang mengklaim bahwa PBB “baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara,” seraya melampirkan cuplikan video pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengenai platform digital.
Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 itu, Guterres menyampaikan bahwa “platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang.” Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk menangani ancaman tersebut.
Guterres juga memaparkan Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms (Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital) sebagai kerangka kerja menuju “respons internasional yang terkoordinasi” dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.
Sementara itu, pada akhir Februari lalu, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh Amerika Serikat dari keanggotaan PBB.
Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Presiden AS, Donald Trump, dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026, juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.
Trump menargetkan penghapusan dana sekitar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, yang dinilai “boros,” “gagal,” dan memiliki beban kontribusi yang terlalu tinggi, menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
RI Siapkan Agenda Prioritas untuk Maju sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026
-
MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan, Respons Keresahan Warga soal Kenaikan PBB
-
PBB Minta Kapal Tanker yang Diduga Disita Iran Segera Dibebaskan
-
Mantan Dubes RI Sebut Tatanan Internasional Berbasis Aturan Mulai Kehilangan Kredibilitas
-
PBB Desak Israel Hentikan Pelanggaran dan Patuh pada Putusan ICJ soal Gaza
Terpopuler
-
Mahasiswa Palangka Raya Nyalakan Seribu Lilin untuk Korban Banjir Sumatera
-
211 Titik Blank Spot di Sulsel Segera Teraliri Internet, Pemerintah Targetkan Aktivasi Akhir Tahun
-
Wapres Gibran Janji Percepatan Penanganan Bencana di Sumut
-
Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Belasungkawa dan Tawaran Dukungan untuk Korban Banjir Indonesia
-
Mangkir Dua Kali, Selebgram Lisa Mariana Dijemput Paksa Terkait Video Asusila
Terkini
-
Mahasiswa Palangka Raya Nyalakan Seribu Lilin untuk Korban Banjir Sumatera
-
211 Titik Blank Spot di Sulsel Segera Teraliri Internet, Pemerintah Targetkan Aktivasi Akhir Tahun
-
Wapres Gibran Janji Percepatan Penanganan Bencana di Sumut
-
Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Belasungkawa dan Tawaran Dukungan untuk Korban Banjir Indonesia
-
Mangkir Dua Kali, Selebgram Lisa Mariana Dijemput Paksa Terkait Video Asusila