Matamata.com - Miliarder dan pengusaha teknologi Amerika Serikat, Elon Musk, pada Selasa (3/6), menyatakan setuju dengan tudingan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membungkam kebebasan berpendapat, serta menyerukan penghentian pendanaan terhadap lembaga internasional tersebut.
"Hentikan pendanaan PBB," tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas unggahan pengguna lain di X yang mengklaim bahwa PBB “baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara,” seraya melampirkan cuplikan video pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengenai platform digital.
Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 itu, Guterres menyampaikan bahwa “platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang.” Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk menangani ancaman tersebut.
Guterres juga memaparkan Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms (Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital) sebagai kerangka kerja menuju “respons internasional yang terkoordinasi” dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.
Sementara itu, pada akhir Februari lalu, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh Amerika Serikat dari keanggotaan PBB.
Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Presiden AS, Donald Trump, dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026, juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.
Trump menargetkan penghapusan dana sekitar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, yang dinilai “boros,” “gagal,” dan memiliki beban kontribusi yang terlalu tinggi, menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer
-
Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional
-
RI Tuntut PBB Selidiki Serangan Israel terhadap UNIFIL, 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
Menkeu Tambah Penempatan Dana SAL Rp100 Triliun, Perbankan Lebih Fleksibel Salurkan Kredit
-
Iran Tuntut Kompensasi dari UEA atas Serangan Amerika Serikat
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional
Terkini
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional