Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap adanya lebih dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal menerima pencairan dana bantuan sosial (bansos). Hal ini diduga dipicu oleh sejumlah kendala teknis, seperti rekening tidak aktif dan ketidaksesuaian data penerima.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/6), menyebut jumlah pasti KPM terdampak mencapai 1.323.459.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami masalah ini dengan menggandeng sejumlah lembaga, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kalau rekeningnya tidak aktif, atau ada perbedaan antara nama dan nomor rekening, tentu tidak bisa disalurkan,” kata Syaifullah.
Lebih lanjut, mayoritas KPM tersebut diketahui sempat menerima bantuan pada triwulan pertama. Namun, dalam pencairan selanjutnya muncul dugaan adanya masalah validitas data yang menghambat proses transfer.
Syaifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bansos akan dicabut jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data penerima. “Jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujarnya.
Kemensos mengimbau masyarakat yang merasa belum menerima bantuan untuk segera melapor melalui kanal resmi seperti aplikasi “Cek Bansos”, pendamping sosial, dinas sosial setempat, atau kantor BPS dengan menyertakan dokumen pendukung. (Antara)
Berita Terkait
-
Mensos Tegaskan Pelaku Korupsi di Kemensos Bakal Dikejar hingga Pensiun
-
Bernilai Rp10,1 Miliar, Kemensos Lelang 6,2 Kg Emas dan Mutiara untuk Bantu Keluarga Rentan
-
Usut Dugaan Markup Sepatu Sekolah, Mensos Copot Dua Pejabat Kemensos
-
Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul Konsultasi ke KPK
-
Mensos Bentuk Tim Khusus dan Gandeng KPK Usut Polemik Pengadaan Barang
Terpopuler
-
Rawat Kecantikan, Jennifer Bachdim Makin Percaya Diri Gunakan Elara Skin Indonesia
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi