Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap adanya lebih dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal menerima pencairan dana bantuan sosial (bansos). Hal ini diduga dipicu oleh sejumlah kendala teknis, seperti rekening tidak aktif dan ketidaksesuaian data penerima.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/6), menyebut jumlah pasti KPM terdampak mencapai 1.323.459.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami masalah ini dengan menggandeng sejumlah lembaga, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kalau rekeningnya tidak aktif, atau ada perbedaan antara nama dan nomor rekening, tentu tidak bisa disalurkan,” kata Syaifullah.
Lebih lanjut, mayoritas KPM tersebut diketahui sempat menerima bantuan pada triwulan pertama. Namun, dalam pencairan selanjutnya muncul dugaan adanya masalah validitas data yang menghambat proses transfer.
Syaifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bansos akan dicabut jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data penerima. “Jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujarnya.
Kemensos mengimbau masyarakat yang merasa belum menerima bantuan untuk segera melapor melalui kanal resmi seperti aplikasi “Cek Bansos”, pendamping sosial, dinas sosial setempat, atau kantor BPS dengan menyertakan dokumen pendukung. (Antara)
Berita Terkait
-
Mensos Reaktivasi 106 Ribu Peserta PBI JKN Berpenyakit Katastropik
-
Belum Bisa Pulang? Mensos Jamin Tenda dan Dapur Umum Pengungsi Sumatera Terus Beroperasi
-
Kunjungan Prabowo ke Kalsel: Hambatan Lahan Sekolah Rakyat Langsung Beres!
-
Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi dan Bansos Jadi Rp1.300 Triliun pada APBN 2026
-
Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional