Puan Maharani Desak Prioritaskan Keselamatan Wisatawan Demi Citra Pariwisata Indonesia

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut penting tidak hanya untuk melindungi nyawa wisatawan, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang aman dan profesional.

"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Puan menyampaikan hal itu menyusul ancaman dari otoritas Brasil yang berencana membawa kasus kematian warganya, Juliana Marins, ke jalur hukum internasional jika hasil otopsi membuktikan adanya kelalaian dalam insiden yang terjadi di Gunung Rinjani.

Ia mengingatkan agar keselamatan pengunjung, terutama wisatawan mancanegara, tidak sekadar dijadikan slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.

"Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," tegasnya.

Puan menyoroti kesiapan menyeluruh para pemangku kepentingan dalam menghadapi medan pendakian Gunung Rinjani yang dikenal menantang dan sering mengalami perubahan cuaca ekstrem.

Ia menilai peningkatan profesionalisme pemandu, kesiapan tim evakuasi, serta sistem koordinasi yang efektif menjadi hal krusial dalam menjamin keselamatan.

"Hal tersebut juga dapat memastikan pencarian dan penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," lanjutnya.

Ia menambahkan, keluarga korban maupun publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Puan meminta pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan pelatihan bagi pemandu dan tim SAR, serta melengkapi kawasan pegunungan dengan peralatan dan teknologi pendukung evakuasi.

Sebelumnya, pada Kamis (3/7), Puan menyatakan DPR RI akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi ancaman otoritas Brasil.

"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Antara)