Matamata.com - Pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat tanpa biaya pendidikan dapat menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat pada desil pertama, atau kelompok termiskin.
"Melalui Sekolah Rakyat, kita akan memutus rantai kemiskinan dengan cepat dan efektif, terutama mereka yang berada di desil 1," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7).
Iskandar menambahkan, hingga Agustus 2025, jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi ditargetkan mencapai 100 sekolah. Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lewat penyediaan pendidikan berkualitas, yang memungkinkan siswa dari keluarga sangat miskin untuk memiliki daya saing dan kemandirian.
"Melalui pendidikan, siswa dari keluarga miskin akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk mandiri lewat pengetahuan yang mereka peroleh," kata Iskandar.
Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai amanat konstitusi, sebanyak 20 persen dari anggaran negara memang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat terus menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut berjalan optimal.
Langkah ini sejalan dengan target nasional yang ingin menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa setidaknya 9.700 siswa akan mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat mulai bulan ini.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan tengah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon siswa guna memastikan kondisi kesehatan dan mencegah potensi penularan penyakit di lingkungan asrama. (Antara)
Berita Terkait
-
HIPMI Siap Jadi Jembatan Investasi dan Kolaborasi Bisnis Indonesia-Jerman
-
MK Targetkan Putusan Gugatan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rampung Juli 2026
-
Pencegahan Korupsi PPDB, Pimpinan MPR Desak Karakter Integritas Ditanamkan Sejak Dini
-
Mensos Tegaskan Pelaku Korupsi di Kemensos Bakal Dikejar hingga Pensiun
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
Terpopuler
-
Pengusaha Sandiana Soemarko, Mengedepankan Kepedulian Sosial di Indonesia
-
Didukung Sang Bunda, Jirayut jadi Pemeran Utama di Film 'Cek Khodam'
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
Terkini
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
-
Istri Mantan Menag Yaqut Apresiasi Langkah KPK Kabulkan Pembantaran Penahanan
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal