Matamata.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan penekanan pada pentingnya akurasi penyaluran dan transparansi pengawasan.
“Kalau bicara soal anggaran, kami di Komisi VI tentu akan mendukung, tapi dengan catatan peruntukannya harus jelas, pengawasannya harus klir supaya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul sampai ke pihak yang semestinya, jangan sampai bocor di mana-mana,” ujar Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menilai, implementasi Kopdes Merah Putih harus berbasis data agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara presisi. Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pasar yang dinamis.
“Kalau di satu waktu permintaan terhadap produk tertentu menurun, koperasi harus bisa pivot ke produk lain yang lebih relevan. Dengan teknologi, kita bisa prediksi kebutuhan secara akurat. Ini kunci agar koperasi tetap hidup dan bergerak optimal,” ucapnya.
Selain itu, keterlibatan generasi muda desa juga dianggap krusial dalam pengembangan koperasi. Ia menegaskan perlunya ruang dan kepastian bagi anak muda agar mereka berkontribusi dalam membangun desa, bukan justru meninggalkannya.
“Kita ingin ekonomi desa tumbuh dari orang-orang desa sendiri. Kalau mereka sudah mumpuni, tarik kembali untuk bangun kampungnya. Koperasi bisa jadi jalan hidup yang nyata kalau ekosistemnya dibangun dengan serius,” kata Kawendra.
Ia juga menekankan agar pengoperasian Kopdes Merah Putih sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, melalui koperasi yang bersih, transparan, berbasis teknologi, dan memberikan dampak nyata.
Data dari Kementerian Koperasi menyebutkan, hingga 2024 terdapat 131.617 koperasi aktif dengan sekitar 30 juta anggota. Volume usaha koperasi tersebut mencapai Rp214 triliun dan menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Hingga saat ini, sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus), dan lebih dari 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan secara resmi meluncurkan program Kopdes Merah Putih secara serentak pada 19 Juli mendatang. Seluruh koperasi desa tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh dan melayani kebutuhan masyarakat pada Oktober 2025. (Antara)
Berita Terkait
-
Anggota DPR Desak Pemerintah Tangani Kasus Stunting di Lokasi Bencana Sumatera
-
Anggota DPR Desak KPU Evaluasi Verifikasi Pencalonan Buntut Kasus Ijazah Palsu
-
Legislator Dorong Kreativitas Gen Z Cari Solusi Sampah Jakarta
-
Anggota DPR Dorong OJK Cabut Aturan Penagihan Utang Lewat Pihak Ketiga
-
Banyu Biru Djarot Tegaskan Peran Vital Petani, Salurkan Puluhan Alat Pertanian di Madiun
Terpopuler
-
Pemerintah Targetkan Belanja Masyarakat Akhir Tahun Tembus Rp110 Triliun
-
Pemerintah Sebut Danantara dan AS Jajaki Kerja Sama Akses Mineral Kritis
-
Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Semua Pihak di Aceh Menahan Diri Pasca-insiden Pengibaran Bendera GAM
-
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 600 Meter
-
Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh
Terkini
-
Pemerintah Targetkan Belanja Masyarakat Akhir Tahun Tembus Rp110 Triliun
-
Pemerintah Sebut Danantara dan AS Jajaki Kerja Sama Akses Mineral Kritis
-
Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Semua Pihak di Aceh Menahan Diri Pasca-insiden Pengibaran Bendera GAM
-
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 600 Meter
-
Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh