Misbakhun Desak Pemerintah Dorong Penyaluran Kredit Demi Pertumbuhan Dunia Usaha

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memperkuat penyaluran kredit sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha nasional. Hal ini ia sampaikan merespons tren pelambatan kredit perbankan yang masih berada di kisaran satu digit pada triwulan pertama 2025.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7).

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43 persen. Angka ini menurun dari 8,8 persen pada April dan 9,16 persen di bulan Maret—terendah sejak pertengahan 2023.

Politikus Golkar itu menyoroti sejumlah sektor strategis yang masih kesulitan mengakses pembiayaan, di antaranya industri tekstil, pertambangan, dan sektor hilirisasi.

Menurutnya, hambatan dalam penyaluran kredit berdampak langsung terhadap keterbatasan investasi modal (capex) dan biaya operasional (opex), sehingga menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas.

“Bagi sektor riil untuk tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan dukungan proaktif dari perbankan. Pendekatan proaktif ini yang masih belum dirasakan oleh pelaku usaha,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Mei 2025 kredit investasi tumbuh sebesar 13,74 persen, sementara kredit modal kerja hanya 4,94 persen. Meski demikian, Misbakhun menilai capaian ini masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan sektor usaha yang semakin kompleks.

“Perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan kapital, tetapi juga lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, penyaluran kredit yang optimal akan memperkuat daya saing pelaku usaha, mendukung perluasan bisnis, dan membuka lapangan kerja baru. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo.

“Langkah ini sekaligus mendukung program-program ekonomi yang digariskan dari kebijakan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan dunia usaha untuk mengatasi hambatan dalam distribusi kredit, terutama pada sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai dan tepat sasaran,” tutupnya. (Antara)