Matamata.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi mengambil alih penyelidikan kasus tewasnya tiga orang, termasuk seorang anggota Polri, dalam acara pesta rakyat yang digelar dalam rangka pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7).
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab utama dari tragedi tersebut.
“(Penanganan) diambil ke polda. Kita masih terus lakukan asistensi terhadap jalannya acara tersebut,” ujar Hendra di Bandung, Senin (21/7).
Menurut Hendra, event organizer (EO) yang mengelola acara kemungkinan akan diperiksa karena dinilai memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
“Tahapan kami adalah penyelidikan awal. Kalau mempelai kan sudah menyerahkan kepada EO,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, insiden bermula saat ribuan warga memadati area pendopo untuk mendapatkan paket makanan gratis. Panitia menyediakan sekitar 5.000 paket, namun jumlah pengunjung yang hadir hampir dua kali lipat dari itu.
“Kronologi awalnya itu, di pendopo disiapkan paket makanan gratis. Jumlahnya informasi awal yang kita dapatkan adalah 5.000 pack. Kemudian masyarakat itu mengantre di luar dari pintu-pintu pendopo ini,” jelas Hendra.
Akibat kerumunan yang membludak dan aksi saling dorong saat pembagian makanan, tiga orang meninggal dunia dan 30 lainnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Sebelum acara dimulai, kata Hendra, warga dari dalam dan luar Kabupaten Garut telah memenuhi area pendopo sejak pagi hari untuk mengikuti rangkaian acara yang direncanakan berlangsung hingga malam.
“Antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi itu. Sehingga ketika acara ini hanya dibatasi seberapa, akhirnya dorongan dari dari luar itu sangat deras,” ungkapnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya apabila harus memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.
“Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau saya, kan kalau ada panggilan harus datang dan memberikan keterangan secara benar,” tegas KDM. (Antara)
Berita Terkait
-
Gubernur Jabar Kritik Pedagang yang Sengaja 'Tampil Kumuh' Demi Hindari Pajak
-
Anggaran Penataan Gedung Sate Disorot: Legislator Sebut Mirip 'Siluman' dan Tak Transparan"
-
Gubernur Jabar Turun Tangan, Tiga Kades Karawang Akhirnya Berdamai dan Kompak Atasi Banjir
-
Gubernur Jabar Ajak ASN dan Masyarakat Sisihkan Rp1.000 Per Hari untuk Pendidikan dan Kesehatan
-
Gubernur Jabar Hentikan SPPG Bermasalah Usai Kasus Keracunan MBG
Terpopuler
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop
-
Mahasiswa Palangka Raya Nyalakan Seribu Lilin untuk Korban Banjir Sumatera
Terkini
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop
-
Mahasiswa Palangka Raya Nyalakan Seribu Lilin untuk Korban Banjir Sumatera