Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mencerminkan kepercayaan kuat dari investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar ambisi pemerintah, tetapi menjadi sinyal bahwa arah kebijakan hilirisasi yang dijalankan mulai mendapat pengakuan pasar.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (22/7).
Ia menambahkan, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang digencarkan Presiden Prabowo. Mukhtarudin menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, namun juga harus merambah sektor manufaktur, logistik energi, serta penguatan industri nasional.
“Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah tersebut.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengelolaan yang matang agar investasi berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan melibatkan daerah. Mukhtarudin mendorong penyusunan peta jalan hilirisasi secara rinci dengan melibatkan BUMN, pelaku usaha nasional, dan UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.
“DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.
Ia juga menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Untuk itu, sinergi antara kementerian, dunia usaha, dan dukungan regulasi harus menjadi prioritas.
“Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” tutup Mukhtarudin. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Meutya Hafid Tekan Petinggi Meta: Sidak Kemkomdigi Bukan Sekadar Simbolik
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
JK dan ICWA Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
-
Mendes PDT: Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi