Kadin Usulkan 5 Juli Jadi Hari Ekonomi Pancasila dan Konstitusi

Matamata.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan penetapan tanggal 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila sekaligus Hari Ekonomi Konstitusi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM, Nurdin Halid, menilai gagasan ini lahir dari semangat penerapan ekonomi Pancasila yang mulai nyata dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengusulkan supaya ada Hari Ekonomi Konstitusi, Hari Ekonomi Pancasila, supaya negeri ini, yang tahun-tahun kemarin sangat liberal, cenderung kapitalis, itu sudah berubah menjadi ekonomi gotong royong, ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila,” ujar Nurdin saat membuka Rakornas Kadin di Jakarta, Selasa (19/8) malam.

Menurut Nurdin, usulan tersebut memiliki dasar hukum dan filosofis yang kuat, di antaranya UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 1 hingga 4, serta sila kedua dan kelima Pancasila. Ia menilai pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik ekonomi nasional.

Pembahasan mengenai usulan ini dilakukan dalam Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM yang berlangsung pada 19–21 Agustus. Setelah itu, Kadin berencana menggelar seminar di sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat narasi dan pijakan konseptual, dengan target pengumuman resmi pada Oktober 2025.

Rakornas Kadin tahun ini juga menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa UMKM dan koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional sesuai amanat para pendiri bangsa.

“Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” kata Anindya.

Ia menambahkan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan serta koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. (Antara)