Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri atau Pam Swakarsa yang digelar TNI.
Menurut Dave, Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan yang diberlakukan pada 1998, ketika sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.
“Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini,” ujar Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, Pam Swakarsa yang digagas saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan begitu, aparat dapat melakukan pengamanan yang lebih humanis dan tepat sasaran. DPR, kata Dave, akan terus memantau pelaksanaan oleh TNI agar sesuai koridor.
“Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” tambahnya.
Senada dengan Dave, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah juga memastikan Pam Swakarsa masa kini berbeda dari masa lalu.
“Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat, seperti GM FKPPI, lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” jelas Freddy di Jakarta.
Ia menambahkan, pelibatan masyarakat dilakukan baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun secara individu. Meski begitu, keterlibatan itu harus tetap berada dalam koordinasi TNI dan Polri.
“TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy. (Antara)
Berita Terkait
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
-
DPR Sebut Narasi Pemisahan Makan Bergizi Gratis dan Anggaran Pendidikan Menyesatkan
-
Siap Operasikan Kapal Induk, 100 Prajurit TNI AL Bakal Digembleng di Italia
-
DPR Kritik Tuntutan Mati ABK Sea Dragon: Jangan Jadi Alat Putus Mata Rantai Narkoba
Terpopuler
-
KPK: Perusahaan Keluarga Bupati Pekalongan Terima Rp46 Miliar dari Proyek Outsourcing
-
Presiden Prabowo Kirim Surat Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei
-
Bapanas Resmi Salurkan Beras SPHP 2026, Targetkan 828 Ribu Ton Hingga Akhir Tahun
-
Mendapat Ancaman Pembunuhan dari OTK, Aktor Syarief Khan Yakin Dugaan Persaingan Bisnis
-
Hadapi Teror 100 Pocong, Leoni dan Samuel Rizal Kewalahan di Film 'Kolong Mayit'
Terkini
-
KPK: Perusahaan Keluarga Bupati Pekalongan Terima Rp46 Miliar dari Proyek Outsourcing
-
Presiden Prabowo Kirim Surat Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei
-
Bapanas Resmi Salurkan Beras SPHP 2026, Targetkan 828 Ribu Ton Hingga Akhir Tahun
-
Kunjungi Rancaekek, Wapres Gibran Ingatkan Etika dan Nalar Kritis dalam Penggunaan AI
-
Prabowo-Gibran Jamu Tokoh Bangsa dan Pemimpin Lintas Generasi di Istana Merdeka