Matamata.com - Komisi III DPR RI menerima daftar nama calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial (KY) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Daftar tersebut meliputi calon dari berbagai kamar di Mahkamah Agung (MA).
"KY ini kan lama melakukan pengawasan, tahu seharusnya bibit-bibit unggul tahu, di mana saja," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat dengan KY di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Seleksi calon Hakim Agung dilakukan KY sejak Ketua MA mengirim surat pada 17 Februari 2025. Proses seleksi mencakup administrasi, tes kualitas, kepribadian, wawancara terbuka, hingga pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan, proses seleksi melibatkan sejumlah lembaga negara, termasuk KPK, PPATK, Komnas HAM, Kementerian Keuangan, LSM, hingga RSPAD. "Sehingga tahap berikutnya pengajuan ke DPR RI yaitu Komisi III DPR terkait hasil seleksi tersebut," kata Amzulian.
Komisi III DPR juga akan menjadwalkan rapat bersama para calon untuk persiapan uji kelayakan, seperti pengambilan nomor urut dan penyusunan makalah yang akan dipresentasikan.
Adapun nama-nama calon Hakim Agung yang akan diproses Komisi III DPR RI sebagai berikut:
Kamar Pidana
Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi PT Banjarmasin
Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI
Julius Panjaitan – Hakim Tinggi PT Bengkulu
Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI
Kamar Perdata
Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA RI
Heru Pramono – Hakim Tinggi MA RI
Kamar Agama
Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI
Muhayah – Wakil Ketua PTA Samarinda
Kamar Militer
Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI
Kamar Tata Usaha Negara
Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Ditjen Badilmiltun
Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak
Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kemenkeu
Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak
Adhoc HAM
Agus Budianto – Dosen FH Universitas Pelita Harapan
Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Moh Puguh Haryogi – Dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang
(Antara)
Berita Terkait
-
Ombudsman RI Minta Dukungan DPR Kawal Pengawasan Makan Bergizi Gratis
-
DPR Ingatkan Pemerintah Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat
-
DPR Dukung Pembentukan Kemenekraf, Tekankan Perlindungan Pekerja Kreatif
-
Kawendra Lukistian: Kasus Amsal Sitepu Cederai Semangat Presiden Prabowo Majukan Ekraf
-
Setjen DPR RI Batasi Penggunaan Listrik dan Jatah BBM Pejabat demi Efisiensi
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional
Terkini
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Bahlil Gandeng Swasta Cari Formulasi Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional